Dialogpublik.com,- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Dr. M.A. Hailuki menegaskan bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) harus lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.
” Program ini tidak hanya sekedar mengejar kuantitas tapi juga harus tuntas secara kualitas,” tegasnya di Soreang, Senin (28/9/2029).
Seperti di tahun ini, jelasnya, Pemkab akan merehab sekitar 4.718 unit rutilahu itu perlu beberapa penajaman agar tepat sasaran dan tepat manfaat. Untuk itu, selain mengutamakan kualitas juga diperlukan klasifikasi nilai bantuan yang disesuaikan dengan kerusakan kondisi rumah.
“Menurut saya diperlukan klasifikasi nilai bantuan yang relevan dengan kondisi kerusakan rumah & kemampuan ekonomi penerima manfaat. Jangan dipukul rata anggaran rehab Rp25 juta untuk semua rumah,” ujarnya.
Karena, jelasnya, kenaikan harga material bangunan dan upah pekerja, sudah tentu bagi rumah yang rusaknya parah tidak akan bisa tuntas dengan anggaran Rp25 juta.
Akibatnya rehab menjadi mangkrak karena kekurangan biaya, sementara warga yang menempatinya tidak punya kemampuan ekonomi untuk menuntaskan.
Maka dari itu, ia mengatakan anggaran rehab rutilahu sebaiknya berbasis kepada kondisi riil kerusakan rumah. Perlu dibuat klasifikasi semisal rehab rumah rusak sedang senilai Rp25 juta dan rumah rusak parah senilai Rp50 juta.
“Dengan adanya klasifikasi khusus tersebut saya yakin akan lebih efektif menghadirkan tempat tinggal layak bagi warga yang membutuhkan. Dengan demikian program rehab rutilahu dapat benar-benar tepat sasaran dan tepat manfaat,” kata Hailuki.(nk)
