KETUA Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi menilai, terjadinya lonjakan kasus covid.19 di Kab Bandung diduga akibat dari proses penganggaran yang dilakukan kurang efektif, tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna.
“Ada beberapa hal yang harus dievaluasi kaitan dengan penanganan Covid 19 di Kabupaten Bandung. Pertama adalah evaluasi mengenai proses penganggaran,” ungkap Fahmi saat memberikan keterangannya melalui telepon selularnya, Rabu (20/1/2021).
Selain itu tambahnya, sistem manajemen tim gugus tugas yang mungkin juga harus dikelola bersama. Termasuk sebaran SDM mulai dari tingkat tenaga kesehatan sampai kepada tim gugus tugas yang ada dibawah kepolisian, satpol PP atau dinas terkait lainnya.
“Ini bukan berarti mereka tidak bekerja, tapi sinergisitasnya yang kami nilai perlu terus digenjot dan ditingkatkan. Kemudian kenapa angka kasus Covid 19 selalu naik, tidak turun. Jadi memang efektivitas tim gugus tugas sebenarnya harus kita evaluasi ya, optimalisasinya kemudian kinerjanya,” jelasnya.
Fahmi mengaku, prihatin dengan situasi kenaikan jumlah kasus Covid 19 di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dan masyarakat bisa bahu membahu, untuk mengendalikan atau menekan penyebaran Covid 19, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.
Menurutnýa, DPRD di tim gugus tugas Covid 19, secara positioning diwakili oleh pimpinan. Jadi secara teknis memang tidak dilibatkan, mulai penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan hingga controllingnya.
Hal itulah ungkapnya, yang dikritisi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung. “Tapi secara prinsip gugus tugas itu ada di seluruh anggota DPRD,” imbuhnya. (nk)
