DENGAN penuh keprihatinan ditengah terjadinya Pandemi Covid-19, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tepat berusia 13 tahun. Berdiri pada 19 Juni 2007, daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung ini mengalami fase perkembangan yang cukup signifikan.
Di wilayah politik, KBB telah mengalami tiga periode pergantian kepala daerah dan satu kali masa jabatan penjabat Bupati Bandung Barat, sebelum ditetapkan menjadi bupati definitiv.
Untuk bupati devinitif, selama dua periode dijabat oleh pasangan Abubakar-Ernawan Natasaputra, Abubakar-Yayat T Soemitra. Pada periode ketiga pasangan Aa Umbara Sutisna-Hengki Kurniawan (Akur), yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
Bupati Aa Umbara Sutisna dan Wakil Bupati Hengki Kurniawan, menuangkan konsep pembangunan KBB ke depannya dalam Rancangan Program Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan masa jabatan 2018-2023, RPJMD tersebut kini mulai dilaksanakan secara bertahap.
Pada tahun pertama, program pembangunan diawali dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) aparaturnya. Bupati fokus terhadap pembenahan di lingkungan Pemda dengan menggelindingkan berbagai program melalui pendekatan emosionilnya.
Implementasinya antara lain dengan shalat duha berjamaah, shalat subuh berjamaah, jum’at bersih-bersih. Kemudian program tersebut dikembangkan dengan terjun langsung ke masyarakat melalui program Bupati Saba Desa dan program-program lainnya.
Sementara untuk menjalankan program RJPMD, pada tahun pertama merancang konsep pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun kedua. Sejumlah program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan akses menuju pengembangan 10 destinasi wisata siap dilaksanakan pada tahun 2020.
Baru menginjak triwulan pertama tahun 2020, tiba-tiba negeri ini dilanda pandemi COVID-19. Program pembangunan yang siap dilaksanakan ditangguhkan karena anggaran yang ada dialihkan untuk penanganan COVID-19.
Pemda KBB melakukan refocusing dan realokasi anggaran sehingga untuk penanganan COVID-19 tersedia Rp224 miliar. Anggaran itu menyedot hampir semua kegiatan pembangunan selama tahun 2020.
“Manusia sekedar berencana. Tapi Allah yang menentukannya. Ketika masuk COVID-19, semua anggaran ditarik. Baik dari provinsi, bagi hasil, DAK (Dana Alokasi Khusus) tidak keluar,” ujar bupati.
Meski demikian harapan untuk merealisasikan pembangunan masih ada celah. Lobi-lobi dengan pihak ketiga selama tahun 2019 sepertinya bakal membuahkan hasil. Sejumlah pembangunan akan mulai dikerjakan, salah satunya pembangunan revitalisasi Pasar Tagog Padalarang Agustus mendatang digarap pihak ketiga.
Begitu juga dengan pembangunan fly over, jalan lingkar selatan optimis masih bisa dibangun dengan peran serta para pengusaha swasta.
Tinggal persoalan pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang menjadi peer (pekerjaan rumah) Pemda KBB. Bupati akan fokus terhadap pemulihan ekonomi bagi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Upaya yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi tersebut antara lain dengan mengeluarkan kebijakan membuka kembali sejumlah obyek wisata. Kendati pengelola wisata hanya diperkenankan menerima pengunjung 30 persen dari situasi normal, namun ini merupakan langkah awalnya di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
“Efek domino dari dibukanya wisata, Insha Allah bisa membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Hanya yang bapak tekankan pada pengelola wisata, jangan abaikan protokoler kesehatannya,” tegas orang nomor satu di KBB ini.
Untuk memulihkan kondisi daerah setelah pandemi, membutuhkan kedisiplinan semua pihak. Bupati meminta agar masyarakat juga patuh terhadap aturan protokol kesehatan sehingga harapannya untuk menjadikan KBB sebagai zona hijau cepat terealisasi.
Dengan demikian, program pemulihan ekonomi juga tidak mengalami hambatan. Bupati juga berharap agar semangat membangun inipun sejalan dengan jargon Lumpaaat (Lumampah Mawa Manfaat), yang digelindingkannya agar KBB menjadi daerah yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius (AKUR). (Advetorial)
