KETUA Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat, Piar Pratama, SH berharap, pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab).Bandung jangan tebang pilih atau salah pilih.
“Untuk itu baik KPK , Kejaksaan dan Kepolisian tidak hanya berani menyikat “impun” tapi harus juga “kakapnya”,” jelasnya.di Sekretariat KPK Jawa Barat, Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
“Rata rata impun itu jujur, tapi mereka tersandera oleh jabatan dan intervensi kakap, jadi harus benar – benar tajam dan keras,” imbuh Piar.
Dia mengungkapkan, seperti rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Tegaluar,Cimaung dan Ciwidey semuanya bermasalah.
“Kami bukan tidak mendukung kepentingan masyarkat, tetapi itu harus sesuai regulasi yang benar jangan diciderai oleh kepentingan serta tindak perilaku korupsi,” katanya.
Temuan lainnya ujar Piar, adanya dana yang tidak terserap seperti di Dinas PUTR, Anggaran Rp 164 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, namun penggunaanya tidak efektif.
Saat ini katanya, masalah korupsi di Kabupaten Bandung kini tengah ditangani aparat penegak hukum (APH), yakni: KPK, kepolisian dan kejaksaan.
Tetapi, meskipun sudah ditangani APH tetapi Piar tidak akan lepas tangan. Dirinya akan terus mengawal, hingga pengusuatan korupsi di Kabupaten Bandung tuntas.
Selain itu, Piar mengungkapkan, BPK RI perwakilan Jawa Barat agar bersikap independen, karena meskipun Kabupaten Bandung dikatakan kondusif, mustahil tidak ada temuan. (nk) **
