Pembangunan SDM harus menjadi Prioritas Utama RKPD

DALAM upaya untuk mewujudkan insan Jawa Barat yang juara, pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM), harus menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

  

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari yang diwakili anggota Komisi II, Yunandar Eka Perwira saat memberikan kata sambutan pada acara Konsultasi Publik yang diselenggarakan Bappeda,“Seluruh perangkat daerah berkolaborasi dengan stakeholder, diharapkan fokus pada pembangunan SDM terutama di sektor pendidikan,”katanya   di Gedung Sate jalan Diponegoro no 22  kota Bandung, Kamis (21/2/2019).

  

Lebih lanjut Ineu mengungkapkan, saat ini Jabar masih kekurangan 4.474 ruang kelas untuk tingkat pendidikan sekolah menengah,untuk itu kekurangan ruang kelas ini seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2020, sehingga pembangunan SDM bisa lebih jauh lagi pada peningkatan kualitas dan daya saing,papar politisi PDIP ini.

  

“Agar kekurangan ruang kelas dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran saja, berarti ada program lain yang harus ditunda. Inilah yang disebut implementasi konsep money follow program,” ujarnya.

Menurutnya untuk sektor kesehatan sebagai penunjang utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Jabar tahun 2020.

“Saya dorong Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/ kota se Jabar, segera menuntaskan kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan,” ujarnya.

  

“Dimulai dengan meningkatkan pelayanan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan memanfaatkan teknologi internet, sebagai sarana menyediakan layanan dokter spesialis secara online untuk pemerataan dan mempercepat pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa,” ucap Ineu.

  

Ditambahnya pada tahun 2020 juga perlu segera dibangun rumah sakit rujukan regional yang baru, guna pemerataan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kawasan utara Jawa Barat.

  

“Sesuai RPJMD 2018 – 2023, di Jawa Barat akan dibangun empat rumah sakit rujukan regional baru guna mempercepat tercapainya IPM yang juara,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.

Ditempat yang sama Kepala Bappeda Jawa Barat Taufiq Budi Santoso mengatakan, konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saran bagi penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Jabar tahun 2020.

  

“Konsultasi publik ini sekaligus membuka rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020,” pungkasnya.(***)