Dialogpublik.com,- Pemerintah Kabupaten Bandung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Dr.Akhiri Hailuki, yang menilai raihan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara kepala daerah, DPRD, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada Jumat (19/6/2026), Hailuki mengatakan opini WTP patut disyukuri sebagai indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan akuntabel.
“Opini WTP yang diraih Kabupaten Bandung harus kita syukuri sebagai pencapaian positif atas kinerja bersama kepala daerah, DPRD, dan seluruh OPD,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, penghargaan dari BPK harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pencapaian ini harus menjadi motivasi agar kinerja Pemkab Bandung lebih baik lagi, terutama dalam hal pelayanan publik dan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Bandung,” katanya.
Politisi Demokrat ini menegaskan, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memiliki kualitas yang baik.
Menurutnya, keberhasilan administrasi keuangan harus sejalan dengan keberhasilan pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga.
“Persoalan mendasar seperti banjir, sampah, dan pembangunan infrastruktur yang tepat manfaat serta berkualitas harus menjadi perhatian serius. Sehingga ketertiban administrasi keuangan tidak hanya tercermin di atas kertas, tetapi juga terwujud dan dirasakan secara nyata manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap raihan opini WTP dapat menjadi pemacu semangat seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
Dengan capaian tersebut, DPRD Kabupaten Bandung juga berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran daerah tetap berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (nk)
