Dialogpublik.com,– Dari 18 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung yang sudah ikut uji kompetesi baru 2000 orang. Itu terjadi karena terkendala anggaran.
“Dari 18 ribu ASN di Kabupaten Bandung yang sudah uji kompetensi baru 2000 orang. Seharusnya semua ASN wajib ikut uji kompetensi tetapi biayanya kan mahal,” jelas Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin di Soreang, Jumat (18/7/2026).
Menurutnya, lembaga penyelenggara uji kompetensi ASN itu, diantaranya Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan biayanya per orang Rp 5 juta.
Kalau mengandalkan APBD, jelasnya, hal yang tidak mungkin jadi pihaknya berupaya mencari sponsor atau mempersilakan para pegawai untuk mengikuti uji kompetensi secara mandiri.
Selain itu, jelas Enjang, BKPSDM juga akan menggelar Corporate University (Corpu), yaitu suatu sistem dan strategi pembelajaran organisasi untuk mengembangkan kompetensi pegawai di Pemkab Bandung.
“Corpu ini juga ada berserifikat. Tetapi sertifikasi tingkat daerah. Dan sertifikat itu ada yang daerah, nasional dan internasional. Nilainya pasti berbeda,” tegas Enjang.
Tetapi, ujarnya untuk pelaksanaan Corpu tersebut akan disesuaikan dengan rumpunnya masing – masing. Di Pemkab Bandung terdapat sekitar 30 rumpun, diantaranya rumpun pendidik (guru), tenaga kesehatan (Nakes) dan administrasi.
Selain itu, ia mengungkapkan dalam rangka peningkatakan potensi pegawai pihaknya akan getol menggelar podcast terkait aturan atau regulasi ASN, terutama untuk yang Generasi Z (Gen Z).
“Para Gen Z ini lebih tertarik pada podcast dari pada membuka aplikasi atau membaca di buku. Jadi untuk pengembangan potensi yang ada dalam dirinya kita lakukan dengan podcast,” kata Enjang.
Ia juga menegaskan, untuk meningkatkan skill dan pendidikan pegawainya perhatian Bupati Bandung cukup tinggi. Buktinya, saat ini sebanyak 23 calon camat (CC) non IPDN dan bukan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip) tengah disekolahkan di perguruan tinggi ilmu pemerintahan.
Kalau BKPSDM Tidak Mungkin
Sementara itu, terkait isu jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bandung, Enjang menanggapinya dengan senyuman.
” Ya, itu isu lama dan biasanya pelakunya itu oramg luar. Misalnya, si A ketemu sama saya (Kepala BKPSDM) terus minta foto bareng nah itu dijadikan modus untuk menjerat korbannya. Saya tidak bisa bilang itu oknum, karena biasanya dia bukan ASN,” katanya.
” Saya jamin kalau di BKPSDM tidak mungkin. Para pegawainya tidak neko- neko, lihat saja mereka jarang ruang riung dengan sesama pegawai instansi lain,” tambah Enjang.
Selain itu, ujarnya, semua aturan tentang kepegawaian, termasuk untuk jenjang karier semua telah diatur lewat aplikakasi termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah yang kemarin baru dilantik.
Aplikasi untuk kepala sekolah atau KSPS merupakan platform digital resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen/Kemendikbudristek) yang dirancang untuk membantu dalam mengelola proses seleksi, pengangkatan, mutasi, hingga pemberhentian Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah secara terintegrasi. (nk)
