Program PKH Bantu Rakyat Miskin

UNTUK mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTMS) pemerintah melalui Kementrian sosial terus memverifikasi data masyarakat sangat miskin untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Program PKH berdasarkan Peraturan Mentri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Dimana pemerintah bertugas untuk memutus matarantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Kabupaten Bandung Barat (KBB), tahun ini Kemensos telah memverifikasi 71.306 penerima PKH. “tahun ini Alhamdulillah Bandung Barat, dapat bantuan dari Kemensos lewat program PKH sebanyak 71.306 orang, jumlah tersebut hasil dari verifikasi yang berdasarkan data pengolahan final closhing,” hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial KBB, Yuyun Budiarti yang didampingi Kepala Seksi Jaminan Sosial Novi Dewi Maharani, ketika ditemui Rabu (4/9/2019) dingamprah.

Lebih lanjut Yuyun, Bantuan PKH itu, tersebar di 165 desa se- Bandung Barat, dimana proses pemberiannya sudah mau masuk tahap empat. “mekanisme pencairan PKH ini dalam satu tahun itu ada empat tahap, yang pertama pada bulan Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan yang keempat pada bulan Oktober, jadi prosesnya tidak sekaligus cair, itu bertahap,” imbuhnya.

Sementara Kepala Seksi Jaminan Sosial, Novi Dewi Maharani, menambahkan, sekitar ada tujuh komponen yang menjadi target sasaran PKH, diantaranya, Anak Sekolah Dasar ((SD), Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Anak Sekolah Menengah Atas (SMA, Anak Pendidikan Usia Dini (PAUD), Disabilitas dan Lansia.

“Itu rata-rata di dalam tujuh komponen tersebut semuanya masyarakat dalam katagori sangat miskin, tujuh komponen yang menerima bantuan PKH, nilai bantuannya tidak sama, seperti, Balita Rp2,4 juta, Anak SD Rp900 ribu, Anak SMP Rp1,5 juta, anak SMA Rp2 juta, ibu hamil Rp2,4 juta, disabilitas Rp2,4 juta dan lansia Rp2,4 juta,” terangnya

Dari tingkat keberhasilan, sebut Novi, Samapi bulan Agustus 2019, sekitar 425 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program PKH yang telah di degraduasi oleh Dinas Sosial KBB. “jadi Meraka tidak lagi bisa menerima program PKH, dikarenakan, tingkat perekonomiannya telah meningkat, ” Pihaknya terus melakukan upaya untuk memotivasi mereka agar lebih mandiri, tidak tergantung pada program PKH. Dari 425 yang di degradasi, rata-rata sudah memiliki usaha.” terangnya.

“Mereka bisa menyisihkan bantuannya untuk kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memliki modal untuk usaha mandiri, tidak tergantung lagi pada program PKH,” Novi berharap, jumlah degradasi di KBB bisa lebih meningkat, sehingga jumlah KPM dari 71.306 orang menurun”.Pungkasnya. (tries)