SEDIKITNYA 200 desa di 30 kecamatan se- Kabupaten Bandung akan menggelar pemilihan kepala desa (pilakdes) serentak, pada akhir Oktober nanti. Sayangnya, Pilkades saat ini sudah kehilangan jati dirinya.
“Dulu Pilkades itu jadi ajang siraturahmi seluruh warga desa, yang merantau saja itu akan pulang untuk.mencoblos di.pilkades. selain itu pesta demokrasi tingkat desa itu jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat,”jelas Ketua Komisi A, H.Cecep Suhendar yang ditemui usai ekpose pilkades, Senin (20/5/2019) di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Bandung , Soreang.
Hadir pada kesempatan itu, Asisten.pemerintahan Setda Kab Badung, Ruli Hadiana, Kadis Pemerinatah Desa, Tata Irawan, Kesbangpol dan Satpol PP setempat.
Cecep.menjelaskan, Pilkades tidak kalah penting dengan pilres dan pilkada. “Kemarin kita telah melaksanakan pemilu serentak 2019 dengan sukses dan tanpa ekses. Sekarang pun kita ingin melaksanakan pilkades harus lancar tidak.ada masalah apapun. Ya harus sukses tanpa ekses tentunya,” imbuhnya.
Mengenai biaya pilkades, sudah dialokasikan di APBD 2019 besarannya Rp 10.000/ hak pilih. Jumlah itu ada peningkatan, karena sebelumnya cuma Rp 7.500/hak pilih. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan anggaran, panitia harus secepatnya mengusulkan kebutuhan pilkades di wilayahnya ke Bupati.melalui.camat.
Dana tetsebut dialokasika untuk honor KPPS, membiayai kebutuan TPS termasuk pengadaan surat dan kotak suata. Sementara dana keamanan dan makan minum (komsumsi) bisa dicover oleh APBdes nya masing- masing.
Cecep menerangkan, untuk menghindari terjadinya keterlambatan anggaran, panitia harus secepatnya mengajukan dana pilkades di wilayahnya masing-masing pada Bupati, melalui camat. Pengajuan itu paling lambat akhir Juli harus sudah masuk, agar bisa tercover pada saat pembahasan perubahan APBD Kabupaten Bandung, Agustus mendatang.
Mengenai adanya calon yang lebih dari 5 orang, menurut Cecep harus dilakukan seleksi tambahan, bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi ( PT) yang ada jurusan ilmu pemerintahannya. “Untuk seleksi.tambahan itu harus dikerjasamakan dengan PT, tapi yang melakukan MoU panitia Pilkades tingkat kabupaten. PT membuat soalnya, tetingnya mau serempak dilaksanakan di satu tempat, atau.di desanya masing-masing yang penting harus tranparan dan kelulusannya diketahui saat itu juga,” jelasnya
Sebenanya para calon kades (calkades) yang ikut seleksi tambahan, harua sudah bisa menghitung lulus tidaknya. Sebab selain akademik yang bobotnya hanya 40%, ada beberapa indikator lain yang bisa mempengarhi pada kelulusan, diantaranya pengalaman dan pendidikan.(nk/hen)
