DIREKTUR Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos RI melakukan monitoring penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), khususnya bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kantor POS Kuningan Jabar, Rabu (27/05/2020).
Monitoring didampingi Bupati Kuningan H Acep Purnama, Sekda DR H Dian RY, Kadinsos Kuningan Drs Dudi Budiana,MSi dan Kepala PT. POS Kuningan Alif.
Bupati Kuningan H. Acep Purnama menuturkan bahwa, permasalahan penyaluran bansos terkait data selalu ada, tetapi Pemkab Kuningan terus berupaya untuk melakukan ‘update’ data sebaik mungkin, by name by adress dengan melibatkan tingkat RT/RW setempat yang lebih mengetahui masyarakatnya secara nyata.
“Kemudian untuk menghindari nepotisme dan untuk pelaporan data dengan membubuhkan atau membuat berita acara untuk pertanggung jawaban data yang akurat”, terangnya.
Dirjen PFM Kemensos RI, Drs. Asep Sasapurnama, M.Si, mengatakan permasalahan data ganda Pemkab agar memerintahkan Kepala Desa untuk mengubah KPM yang menerima bantuan sosial ganda, khusunya mengganti KPM BLT Dana Desa.
Menurut Dirjend. PFM hal ini dilakukan karena untuk penggantian KPM BLT Dana Desa relatif lebih mudah karena hanya melalui musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan KPM BLT Dana Desa dibandingkan mengganti KPM BST.
“Untuk penggantian KPM BST harus melalui sistem SIKS NG yang dikelola oleh Pusdatin Kessos, dimana data tersebut sebelumnya harus disahkan oleh Bupati/Walikota”, ungkapnya.
Bupati Acep atas nama Pemkab Kuningan menyampaikan “terima kasih kepada Pemerintah Pusat, kepada Pak Presiden, dan Pak Menteri atas bantuan yang begitu terasa sekali manfaatnya melalui Kebijakan-kebijakan Program Pemerintah seperti BST, PKH dan lain sebagainya, sudah berjalan baik penyalurannya dan tepat sasaran, “by name by adress”.
“Namun demikian memang masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki dan dilengkapi”, ujar Acep.
Sementara itu, pihak Pemerintah kab Kuningan akan mengusulkan, ke pemerintah pusat apabila ada data yang belum masuk kedalam program BST tersebut . (H WAWAN JR)
