Direktur PD Pasar Bermartabat Disidang

DUGAAN korupsi‎ melibatkan eks Dirut PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Andri Salman bermula saat dia meminta seluruh bilyet deposito senilai Rp 2,5 miliar kepada bendahara pengeluaran PD Pasar pada 2017.

“Surat -surat berharga itu disimpan di brankas terdakwa dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan‎,” ujar jaksa penuntut umum Kejari Bandung, Gani Alamsyah di sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (4/12/2019).

Andri Salman duduk sebagai terdakwa. Ia tidak ditahan. Ketua Majelis Hakim Daryanto meminta Andri Salman untuk tidak sekali-kali mangkir di persidangan. Jika mangkir, hakim akan mengeluarkan penetapan penahanan.

Kata jaksa, stelah surat berharga disimpan, Andri Salman kemudian muncul niat untuk berbisnis garam karena saat itu Kota Bandung sedang mengalami krisis garam.

“Untuk bisnis garam itu, Andri Salman mengajak Jajang Hariadi selaku Direktur Fast Media Internusa untuk kerjasama pengadaan garam yang diberi nama Garam Juara, sebanyak 400 ton,” katanya.

Untuk bisnis garam seberat 400 ton itu, Andri menyerahkan uang Rp 1,1 M sebelum garam diterima di gudang yang disediakan terdakwa. Uang untuk bisnis garam itu, menggunakan surat berharga yang dikuasai terdakwa.

“Surat bilyet deposito itu diserahkan ke BPR Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung dan digunakan sebagai jaminan pembiayaan untuk pembayaran pembelian garam antara Andri Salman dengan PT Fast Media Internusa,” ujarnya.

Setelah menggadaikan surat deposito itu, BPR HIK Parahyangan B‎andung kemudian mencairkan dana pembiayaan pada PT Fast Media Internusa pada Bank Syariah Mandiri senilai Rp 2,4 M dalam dua tahap. Tahap pertama 26 April 2017 senilai Rp 1,4 M.

“Uang Rp 1,4 M itu digunakan untuk pembayaran pembelian garam seberat 400 ton senilai Rp 1,1 M. Sisanya Rp 300 juta, tetap berada di rekening Fast Media Internusa,” katanya.

Adapun pencairan tahap kedua senilai Rp 1 M pada 10 Mei 2017 ke rekening PT Fast Media Internusa. Meski ditransfer ke perusahaan itu, akun dan password dikuasai terdakwa.

“Karena menguasai akun rekening dan password, Andri Salman menggunakan uang itu untuk dana talangan pengadaan kendaraan operasional direksi senilai Rp 300 juta. Lalu operasional direktur utama dan operasional PD Pasar Rp 250 kuta.

“Sisanya Rp 750 juta untuk membayar utang PT Fast Media Internusa ke BPR HIK dan operasional gudang distribusi garam,” katanya.

Belakangan diketahui, rangkaian perbuatan Andri Salman itu bertentangan dengan Pasal 34 ayat 2 Perda Nomor 2 Tahun 20w2 tentang PD Pasar Bermartabat Kota Bandung.

“Perbuatan terdakwa diatur di Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Ancaman minimal 3 tahun paling lama 15 tahun,” ujar jaksa.

Menangapi dakwaan jaksa, Andri Salman akan mengajukan eksepsi. Ia enggan mengomentari soal rangkaian perbuatan yang diuraikan jaksa.

“Intinya saya akan mengajukan eksepsi di sidang selanjutnya,” kata dia. (Yara)

Categories: Pemerintahan

dialogpublik.com