Dialogpublik.com,- Dunia pendidikan di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung masih terbelenggu lima persoalan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk di Kabupaten Bandung.
” Ke lima persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia pendidikan saat ini. Untuk itu, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini bukan sekedar seremoni tetapi jadi pengingat atas persoalan yang ada,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Dr.Cecep Suhendar pada wartawan, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, tantangan pertama adalah pergeseran paradigma menuju mutu pendidikan yang berkeadilan.
Selama ini, tegas Cecep, yang dibicarakan adalah akses pendidikan padahal tantangannya saat ini memastikan pemerataan mutu pendidikan.
“Mutu itu tidak cukup diukur dari kemampuan kognitif saja, tetapi juga karakter, etika, dan kemampuan adaptif siswa dalam menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.
Secara sistematik, Cecep menilai kualitas pendidikan, termasuk di Kabupaten Bandung masih belum merata. Kondisi itu menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Kemudian, kesenjangan teknologi digital yang makin terasa. Digitalisasi pembelajaran, menjadi prioritas pemerintah karena membuka peluang besar dalam inovasi pendidikan. Tetapi, di sisi lain, hal itu memunculkan jurang ketimpangan baru.
Memang, jelasnya, Pendidikan tidak boleh tertinggal dari kemajuan teknologi, tetapi tidak semua daerah punya infrastruktur digital yang memadai. Daerah tertinggal masih mengalami keterbatasan jaringan dan fasilitas pendukung.
Seperti di Kabupaten Bandung, menurutnya masih terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Untuk daerah perkotaan, seperti Soreang, Margahayu, dan Cileunyi relatif lebih siap menghadapi transformasi digital dibanding daerah pegunungan seperti Kertasari, Arkasari dan daerah terpencil lainnya.
“Di perkotaan, sarana dan akses lebih siap. Tetapi di daerah pegunungan atau terpencil seperti ruang kelas, tenaga pendidik, sampai fasilitas sanitasi sekolah masih menjadi persoalan,” ungkapnya.
Masalah lainnya adalah ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah yang berdampak langsung pada pembelajaran siswa.
“Saya melihat ada ruang kelas yang disekat menjadi dua kelas, bahkan siswanya belajar di lantai,” imbuhnya.
Kondisi tersebut, menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari aspek kurikulum, tetapi harus ditopang oleh sarana dan prasarana yang layak.
Persoalan ke empat adalah relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman, khususnya dunia kerja dan industri.
Oleh karena itu, kurikulum saat ini harus mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan melalui konsep link and match antara pendidikan dan dunia kerja.
“Orang tua menyekolahkan anaknya tentu berharap masa depan yang lebih baik, termasuk peluang kerja. Maka kurikulum harus nyambung dengan kebutuhan industri, tetapi jangan sampai meninggalkan ilmu dasar dan pembentukan karakter,” katanya.
Cecep menegaskan pendidikan saat ini harus lebih berorientasi pada praktik dan penerapan atau vokasi bukan sekadar hafalan.
Selain itu, Ia juga menjelaskan, rendahnya partisipasi masyarakat merupakan tantangan tersendirj dalam membangun ekosistem pendidikan.
Menurutnya, pendidikan yang maju tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan sekolah. Namun, orang tua, masyarakat, dunia usaha harus merasa memiliki sekolah.
“Jangan sampai ketika anak sudah masuk sekolah, lalu semua urusan dianggap selesai dan sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menilai kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan.
Rasio Fasilitas Dasar Belum Ideal
Sementara itu, Politisi Golkar ini, menyoroti soal minimnya sarana pendidikan dasar yang layak, termasuk ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan kapasitas tenaga kependidikan.
Menurutnya, masih terdapat ratusan ruang kelas yang membutuhkan perbaikan di Kabupaten Bandung. Rasio fasilitas dasar seperti toilet juga belum ideal.
“Secara standar, jumlah siswa dengan fasilitas sanitasi harus proporsional. Ini bagian dari kualitas layanan pendidikan yang sering luput dari perhatian,” katanya.
Oleh karena itu,tegasnya, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas pembangunan sarana pendidikan, terutama ruang kelas dan fasilitas belajar yang representatif.
Namun di tengah keterbatasan anggaran, Cecep menilai pendekatan kolaboratif atau pentahelix menjadi solusi strategis untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama membangun pendidikan. Kalau semua bersinergi, saya yakin kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung akan semakin baik,” tuturnya.
Untuk itu, ucap legislator asal dapil 4 ini, momentum Hardiknas bertema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” harus menjadi titik balik untuk bergerak bersama, tidak hanya merayakan capaian aksesnya tetapi juga memperjuangkan pemerataan mutu pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(nk)
