KEHADIRAN Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung di hari pertama kerja, usai libur Idul Fitri 1442 H, mencapai 93%.
Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Bandung Dadang Supriatna, ke sejumlah perangkat daerah (PD), Senin (17/5/2021) di Soreang.
Di antaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami mengecek langsung tanpa diinformasikan dinas mana yang akan dikunjungi. Alhamdulillah, dari 4.063 pegawai, kehadiran mencapai 93%. Bagi yang tidak hadir tanpa alasan jelas, tentunya akan dikenai sanksi,” ungkap Dadang usai sidak di Disdik.
Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Sahrul Gunawan, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Asep Sukmana, Asisten Administrasi Umum (Adum) Erick Juriara dan beberapa kepala PD, bupati juga memantau aspek kebersihan dan ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) perkantoran.
Jelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI nanti, ujar bupati, kebersihan akan menjadi salah satu aspek perlombaan antar PD. Ia menginginkan komplek perkantoran Pemkab Bandung bersih, termasuk rumah jabatan dan rumah dinas.
Ketersediaan fasilitas perkantoran bagi kaum diffable, kata Kang DS, biasa disapa, juga menjadi perhatiannya. “Saya akan instruksikan seluruh PD, agar menyediakan sejumlah fasilitas untuk kaum diffable, seperti akses masuk, guiding block, toilet, ruang tunggu dan lain-lain,” ujarnya.
Terkait lokasi kantor Dispora yang berada di kawasan Si Jalak Harupat (SJH), Kang DS menginginkan, ke depan dipindahkan kembali ke dalam komplek perkantoran Pemkab Bandung.
“Kita lihat nanti lokasinya di mana, tempatnya kita bangun yang representatif, sehingga pelayanan kepemudaan dan olahraga tetap terjaga, dan kawasan SJH fokus untuk pengembangan olahraga,” tuturnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga akan memperbaiki semua sistem terkait aset Pemkab. Termasuk aset tanah tempat berdirinya bangunan SD.
“Jangan sampai ke depan anak cucu kita menghadapi persoalan. Ini kita luruskan sekarang, mumpung diberi amanah, saya akan fokus untuk menyelesaikan sertifikasi aset Pemkab,” pungkas Kang DS. (nk)