Ormas dan LSM Desak Bupati Purwakarta Segera Terbitkan Perbup Tentang Tenaga Kerja Lokal

ORGANISASI massa (Ormas) Manggala Garuda Putih (MGP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih (LMP) mendesak Bupati Purwakarta agar segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal (TKL). Desakan kedua NGO (Non Government Organization) itu disampaikan saat Ormas Manggala dan LSM LMP mengadakan audiensi ke kantor Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi, Kamis (12/12/2019).

Mereka merasa prihatin atas hal-hal yang terjadi beberapa tahun kebelakang dimana tenaga kerja lokal termarjinalkan. Bahkan menurut mereka, para pencari kerja untuk bisa diterima di sebuah perusahaan di wilayah Kabupaten Purwakarta harus menyuap kepada oknum-oknum yang mengaku punya koneksi bahkan tanpa melalui organisasi kepemudaan setempat dan pihak perusahaan biasanya ditekan melarang menerima karyawan tanpa ada rekomendasi dari para oknum dimaksud.

“Masa negara yang diwakili oleh Disnaker kalah oleh para begundal dan preman yang mengatasnamakan organisasi. Ada apa sebenarnya. Kenapa Disnaker seolah tidak berdaya menghadapi mereka, “kata ketua Ormas Manggala, Ramdhan Januar, S. Kom melontar pertanyaan bernada sindiran. “Atau ada oknum di Disnaker ini yang terlibat dan memback up mereka,”tambah Ramdan.

kabag hukum
Kabag Hukum Pemkab Purwakarta, Dani Abdurahman, SH., MH

Pernyataan Ramdhan diamini oleh ketua lsm Laskar Merah Putih, Zakaria. Betul ketua (Manggala). Contohnya anggota kami ( Laskar Merah Putih-red) ada yang jadi korban oknum calo tenaga kerja dimaksud. Kasusnya sudah kami tindaklanjuti ke aparat penegak hukum dan sang bromocorah itu sekarang buron,”timpal Jack sapaan akrab ketua lsm Laskar Merah Putih, Zakaria.

Jadi, lanjut Ketua Manggala Ramdhan, kami mendesak agar Disnakertrans Purwakarta segera melakukan penertiban. Dan jika terhalang karena Perda no. 5/2013 tentang penempatan tenaga kerja lokal masih ‘menggantung’ di Kemendagri usulkan kepada Bupati agar menerbitkan perbup supaya Disnaker punya payung hukum saat mengambil tindakan.

Kedatangan dua NGO paling disegani dan kritis di Kabupaten Purwakarta itu diterima Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tuti Gartini, S. Pd dan Kasi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Marlinah.

Ditempat terpisah, Kabag Hukum Pemkab Purwakarta, Dani Abdurahman, SH., MH, saat di wawancara oleh wartawan dialogpublik.com, diruang kerjanya, Jumat (13/12/2019), menyikapi desakan dua NGO yang datang ke Disnaker mengapresiasi kekritisan masyarakat yang taat hukum.
“Kalau memang Disnaker tidak berani melaksanakan Perda no. 5 tahun 2013 karena alasan masih ‘menggantung’ di Kemendagri karena tidak jelas boleh tidaknya memakai payung hukum Perda dimaksud sebaiknya OPD bersangkutan punya inisiatif mengajukan usulan kepada Bupati agar bisa menerbitkan Perbup”, ungkapnya

“Sebenarnya jika tidak ada kejelasan jawaban dari Kemendagri tidak masalah Perda itu dipakai sebagai payung hukum tentang penempatan Tenaga Kerja Lokal. Tapi jika sekira ragu opd-nya punya inisiatif mengajukan rancangan kemudian disampaikan ke Bupati untuk penerbitan Peraturan Bupati yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum,”saran Kabag Hukum, Dani Abdurahman. (jab)

dialogpublik.com