PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih penghargaan Natamukti Award 2019 dari International Council for Small Business (ICSB) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI.
“Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Pemkab Bandung mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Penghargaan ini diberikan karena kita dinilai mampu mendorong keberlangsungan UMKM, serta terbentuknya ekosistem. Ekosistem disini merupakan rangkaian atau keterkaitan antara UMKM dengan stakeholder lainnya yang berjalan dalam sebuah sistem,” jelas Bupati Bandung, H.Dadang M.Naser saat ditemui di Rumah Jabatannya Soreang, Rabu (9/10).
Dengan penghargaan tersebut, Dadang berharap UMKM di Kabupaten Bandung termotivasi dalam mewujudkan salah satu program prioritas pemda, yakni meningkatan perekonomian yang berdaya saing.
“Menurut Data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan kita turun dari 7% menjadi 6%, begitu pula angka pengangguran. Meskipun dalam beberapa indikator makro, Kabupaten Bandung sudah diatas rata-rata Jabar (Jawa Barat) maupun nasional, namun masih terdapat kesenjangan di tataran mikro. Ini yang harus kita perhatikan,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga berencana memperluas pemasaran produk UMKM Kabupaten Bandung ke pasar internasional. Penghargaa itu perlu bukti jika produk UMKM nya sudah ekspor, karena Natamukti award diberikan kepada UMKM yang berdaya saing internasional.
Saat ini produk UMKM kita sudah ada yang ekspor namun masih parsial, sehingga perlu lebih terencana dan terintegrasi antar sektor. Oleh karena itu, 2020 mendatang kami akan melakukan program UMKM go international,” jelas Dadang.
Sementara Kepala Diskop-UKM Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menuturkan, guna mempertahankan penghargaan Natamukti, pihaknya akan melakukan pendataan UMKM lebih detail.
“Tahun 2018 lalu, kami sudah melakukan pendataan kepada 1.700 UMKM di 10 kecamatan. Sementara tahun ini kami berencana melakukan pendataan kembali, namun lebih mendetail seperti omset, aset, jenis usaha, produk dan jenis kegiatan,” urainya.
Selain bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar, pihaknya telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung. Cakra menilai, pengembangan UMKM harus terintegrasi dengan badan usaha atau koperasi.
“Kebijakan yang sudah kami laksanakan antara lain melakukan sosialisasi untuk PIRT (Perizanan Pangan Industri Rumah Tangga), fasilitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual), HNI (Halal Network International) dan fasilitas OSS (Online Single Submission) hingga UMKM mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil),” terang Cakra.
Selain itu, pihaknya juga berencana melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan kepada UMKM yang berpotensi ekspor pada 2020 mendatang.
Dalam bimtek, pihaknya akan memberikan pemahaman tentang standar produk di pasar internasional seperti nutrition facts, kadaluarsa dan sertifikat halal. Selain itu, pengemasan, proses ekspedisi dan tak kalah cara melewati beacukai.(nk/hen)
