SALAH satu tugas DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah melakukan kunjungan kerja (kunker), tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan kunker sejak senin (17/2) hingga Rabu (19/2), setiap komisi daerah tujuannya berbeda- beda sesuai dengan bidang garapan masing- masing, yakni Bali, lombok serta Batam.
” Kunker merupakan studi banding resmi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Sekaligus untuk optimalisasi PAD,” ujar Ketua Komisi B, Faisal Radi Sukmana dalam rilisnya, Rabu (19/2/2025).
Politisi Demokrat ini menegaskan, kunker merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi DPRD . Mengenai anggaran yang digunakan, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Rinciannya dapat diakses melalui website resmi DPRD,” imbuhnya.
Dia menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Segala kegiatan kunker telah didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
” Kami terbuka untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut terkait kunker,” tegasnya.
Legislator asal dapil 4 ini mengungkapkan, pihaknya melaksanakan kunker ke Batam tujuannya, untuk mempelajari hal terbaik di daerah tersebut terutama tiga hal yang relevan dengan tugas dan fungsi komisi B.
Yakni ; optimalisasi PAD melalui Strategi Pertumbuhan Ekonomi. Batam mencatat pertumbuhan ekonomi mengesankan, 7,5% tertinggi di Indonesia.
“Kami mempelajari strategi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ini, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi PAD melalui retribusi daerah,” jelasnya.
” Selain itu, kami juga menelaah bagaimana Batam memaksimalkan potensi retribusi daerah, sehingga dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini meliputi diskusi dengan para ahli ekonomi dan kunjungan ke beberapa sektor ekonomi unggulan yang menghasilkan retribusi signifikan,” sambungnya.
Untuk peningkatan efisiensi pengelolaan PAD dan retribusi, Komisi B juga mempelajari upaya Batam dalam pengelolaan retribusi daerah, khususnya yang terkait dengan bangunan dan usaha.
” Meskipun perizinan bangunan (PBG, IMB PBB) berada di bawah wewenang Komisi A, tetapi kami mempelajari bagaimana sistem perizinan yang efisien di Batam berdampak positif pada peningkatan pendapatan retribusi daerah,” ujarnya.
Namun, ucapnya, meskipun ada pembahasan soal PBG, IMB dan PBB tapi penekanan yang lebih kuat pada peran Komisi B dalam optimalisasi retribusi daerah.
” Hal itu memberikan wawasan berharga bagi kami dalam mengoptimalkan potensi retribusi di Kabupaten Bandung,” katanya.
Bidang lain yang dipelajari, jelas Faisal, tentang pengelolaan air waduk . ” Pengelolaan air waduk di Batam itu menghasilkan air bersih siap minum, bahkan di musim kemarau,” tuturnya.
Bahkan, sistem itu relevan bagi Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum melalui PDAM, serta ada beberapa aspek yang dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan PDAM. (nk)
