PASCA disetujui dan ditandatangani tiga Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) oleh Gubernur Jabar dan DPRD Jabar beberapa waktu lalu, kini mencuat usulan rencana pembentukan DOB Kota Lembang, yang ingin mandiri lepas dari Kabupaten Bandung Barat (induk).
Menurut Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman, mewujudkan daerah pemekaran tidaklah mudah, harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian yang mendalam, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek/ sudut pandang, termasuk tinjauan para pakar, akademisi dan tokoh masyarakat.
“Jadi penetapan CPDOB itu, bukan hanya menyatakan sudah layak atau belum semata, tetapi harus melalui kajian secara konprehensif yang mendalam dengan mempertimbangkan segala aspek”, kata Ketua Komisi I Bedi Budiman didampingi beberapa anggota Komisi I DPRD Jabar dalam acara yang digagas Aliansi Cinta Lembang (ACL) di Mesjid Al Kautsar, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (6/12/2020).
Bahkan, kata Bedi, tinjauan para pakar, akademik dan tokoh masyarakat tidak menjadi tolok ukur dalam merencanakan CPDOB, harus tetap dikaji secara konprehensif.
Kita tentunya tidak ingin daerah pemekaran menjadi permasalahan daerah induknya. Memang, sebagaimana kita ketahui bahwa Lembang merupakan salah satu pusat kota di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sehingga KBB harus banyak mempertimbangkan untuk melepaskan Lembang, ujarnya.
Bedi menambahkan dalam merencanakan suatu daerah pemekaran atau CPDOB, ada beberapa tahapan dan kajian yang harus dilalui, mulai dari pembahasa tingkat wilayah, naik dan dibahas ditingkat Kabupaten, selanjut masuk ke tingkat Provinsi dan DPRD Jabar, selanjutnya dikonsultasikan ke pusat ke Kemendagri.
Nanti dari Kemendagri dikonsultasikan ke DPR RI, untuk dibahas dan dikaji oleh Tim Kerja Pengkajian CPDOB. Setalah dinyatakan layak, lanjut Bedi, pihak terkait akan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga tahun sebagai plt kepala daerah persiapan.
Bedi menambahkan, terkait CPDOB tetunya pelayanan publik akan mengalami perubahan signifikan. Indikator itu akan dianalisa apakah gagal atau berhasil, ujarnya.
Selama ini, semua pemekaran daerah di Jabar, semuanya sukses. Hal itu bercermin dari kabupaten kota yang baru menjadi daerah pemekaran,” ucapnya.
Dalam pembangunan Daerah Otonom Baru, tidak terlebih dahulu membangun komplek pemerintahan, tetapi membangun infrastruktur jalan, sarana kesehatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.
“Bukan gedung pemerintahannya dulu, tetapi sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat agara dapat dirasakan langsung,” pungkasnya.(***)
