WAKIL Bupati Bandung H. Gun Gun Gunawan mengimbau, agar investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bandung, untuk memaksimalkan potensi daerah.
“Pemkab Bandung akan bantu dengan regulasi dan kebijakan, termasuk penindakan terhadap oknum, jangan sampai investor dipersulit perijinannya. Namun kami juga mengimbau, mereka yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bandung harus tetap menjaga alam, memberdayakan serta mempertahankan kekhasan lokal masyarakat setempat,” ujarnya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 sekaligus Peluncuran Visi Indonesia 2045 di Hotel Shangrila Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Kehadiran investor harus bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga tingkat perekonomian di daerah akan ikut terdongkrak. “Masyarakat harus langsung merasakan manfaatnya, melalui tersedianya lapangan pekerjaan. Bahan pangan yang ada di Kabupaten Bandung harus dimaksimalkan pemanfaatannya, jangan sampai investor mendatangkan bahan dari luar. Selain itu harus diperhatikan pengembangan seni tradisional, baik kerajinan, kesenian maupun kebudayaan khas Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Gun Gun menjelaskan, dengan memanfaatkan potensi lokal, akan mempercepat peningkatan angka ekspor sekaligus menurunkan angka impor. Jika ekspor hasil bumi Kabupaten Bandung lebih cepat, petani akan merasakan manfaatnya secara langsung, sehingga usahanya bergairah lagi.
Sebagai respon tuntutan pemerintah pusat dalam rangka percepatan perijinan, menurutnya harus ada regulasi sebagai payung hukum bagi kepala daerah, terkait masalah perijinan. Terlebih investasi di bidang wisata alam, yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami mendukung percepatan, namun harus ada payung hukum dari pusat bagi kepala daerah, khususnya di Kabupaten Bandung. Terutama ketika investor mengajukan permohonan perijinan pengembangan wisata alam, mereka juga harus melakukannya kepada PT. Perhutani, PT Perkebunan Nusantara VIII atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Ini yang menyulitkan para pelaku usaha,” imbuhnya.
Acara Musrenbangnas 2019 dibuka Presiden RI Joko Widodo itu, dihadiri gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia serta kementerian terkait. Kegiatan itu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, dengan tema ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.(nk/hen/bas)
