DPRD mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung untuk secepatnya menyusun data base wajib pajak (WP),khususnya di sektor Pariwisata.
“Kami akan terus mendorong Bapenda untuk secepatnya menyusun data base WP. Ini, gunanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor wisata,” ujar Ketua Komisi B.DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana, Minggu (4/5/2026).
“Kami meminta Bapenda untuk menyusun database WP pariwisata baik yang berbasis spasial maupun digital,” sambungnya.
Menurutnya, penyusunan ini penting agar Bapenda bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk mengetahui siapa atau apa saja yang menjadi objek maupun wajib pajak.
“Hal ini agar Bapenda bisa menginformasikan status wajib pajak ini ke tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT/RW. Karena harus bottom up bukan top down, sehingga Bapenda bisa memberikan edukasi kepada struktur tingkat RT/RW, lurah, kades, mana saja yang berstatus wajib pajak di teritorialnya,” tuturnya.
Selain itu, politisi Partai Demokrat meminta agar satgas pajak menjadi unit yang memetakan kondisi di lapangan. Dia pun berharap agar Bapenda bisa mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi atau dashboard digital.
“Kemudian memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha pariwisata agar muncul kepatuhan dan sukarela bukan paksaan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka,” ujarnya.(nk)
