Dialogpublik.com,– Rencana Pemkab Bandung menyerahkan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada pihak swasta menuai sorotan dari DPRD setempat. Dewan menilai skema kerja sama itu berpotensi membebani keuangan daerah hingga 10 tahun ke depan.
“Rencana itu sebaiknya dikaji ulang, terlebih alokasi anggaran PJU yang diterapkan belum sebanding dengan pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU),” jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Firman B Sumantri saat reses masa sidang I Tahun 2026–2027 di Baleendah, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, penerimaan dari PPJU itu sekitar Rp200 miliar per tahun, sementara anggaran yang diterapkan untuk pembangunan dan pemeliharaan PJU baru sekitar Rp30 miliar.
Padahal, menurut aturannya alokasi anggaran PJU itu seharusnya 30 persen dari total pendapatan pajaknya atau sekitar Rp60 miliar.
Firman menilai, persoalan PJU bukan semata kebutuhan pembangunan dan pemerataan penerangan jalan, tetapi juga menyangkut proporsionalitas penggunaan pendapatan daerah. Selain itu, PPJU merupakan hak masyarakat yang harus dikembalikan pada rakyat.
” Untuk anggaran pemeliharaan PJU itu seharusnya 30 persennya dari pendapatan PPJU atau Rp 60 miliar, bukan Rp 30 miliar.” tegas politisi Partai Golkar itu.

” Itu kan aturan, jadi apapun dalihnya itu jika tidak sesuai dengan aturan berarti ada pelanggaran,” imbuh Firman.
Karena itu, pihaknya mendorong Pemkab Bandung untuk memprioritaskan pemenuhan alokasi anggaran PJU secara bertahap. Ia mendesak peningkatan anggaran PJU menjadi Rp60 miliar pada 2027.
Terkait rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Firman mengungkapkan DPRD sempat menyampaikan keberatan terhadap skema kerja sama yang mengharuskan pemerintah daerah menanggung kewajiban pembayaran hingga 10 tahun.
Menurutnya, skema pembiayaan tersebut perlu diperhitungkan secara matang agar tidak meninggalkan beban fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
“Makanya kita tidak setuju. Kalau bentuknya kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk PJU, kita jadi punya utang untuk 10 tahun, utangnya gede, kan bupati juga hanya tinggal 3 tahun lagi masa jabatannya,” ungkapnya.
Rencana Pemkab Bandung itu, ia menjelaskan, juga mendapat penolakan dari seluruh fraksi, karena dewan berpendapat jika pengelolaan PJU dilakukan secara benar dan anggaran yang diterapkan sesuai aturan tidak perlu diswatakan.
Untuk itu, harapnya dengan mengoptimalkan PPJU sesuai aturan di 2027 seluruh ruas jalan di Kabupaten Bandung akan terang benderang, tidak ada lagi yang gelap di daerahnya terpencil sekalipun.(nk)










