Dialogpublik.com, Nasib ribuan warga yang menghuni kawasan hunian yang dikembangkan oleh Perumnas (PT. Pembangunan Perumahan Nasional) Gandasari di Desa Cigalem, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang sudah menghuni selama 30 tahun belum juga mendapat kepastian kapan diserahkan Fasilitas Umum (Fasum) dari Pengambang kepada Pemerintah Daerah setempat.
Akibat belum adanya penyerahan Fasum itu, hak warga terabaikan karena pihak Pemda tidak berkewajiban menenuhi kebutuhan warga seperti perbaikan jalan lingkungan perumahan sebelum Fasum diserahkan oleh pihak pengembang perumahan.
Hal itu terungkap ketika puluhan ketua RT (Rukun Tetangga ) dan RW (Rukun Warga) yang mewakili warga Perum Gandasari kembali mengadukan nasibnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Rabu (18/11/2026).
Bahkan dari pantauan langsung wartawan media ini, terdengar suara Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami yang didampingi Kepala Dinas Perkim Entin Suryatin sempat meninggi.
Penyebabnya, pihak pengembang Perumnas Gandasari yang dihadirkan saat itu beralasan sedang mengajukan perbaikan administrasi ke pimpinannya sehingga penyerahan Fasum kepada Pemda belum bisa dilaksanakan.
”Saya minta ketegasan kapan penyerahan Fasum dari Perumnas diserahkan kepada Pemda. Kalau soal persetujuan dari pihak Pemda kapanpun siap dengan catatan Fasumnya sudah layak. Jangan beralasan terus. Sudah berapa kali warga Gandasari audien ke sini (DPRD) tapi selalu alasan terus yang dikemukakan,”ucap Sri Puji Utami sampai sempat menggebrak meja.
”Saya tidak mau ada audien lagi kesini (DPRD) dengan persoalan yang sama. Hari ini kita selesaikan melalui perjanjian tertulis tuntutan yang sudah dikemukakan dari warga pada rapat ini,”tambah Sri Puji Utami masih dengan suara tinggi.
Setelah mendengar ucapan keras dan tegas dari Ketua DPRD, pihak pengembang bersedia menandatangi parjanjian dengan warga Perum Gandasari disaksikan oleh Ketua DPRD dan pejabat Disperkim. (jainul abidin)










