Dialogpublik.com,- Sengketa lahan Pangalengan belum berujung, tetapi pembukaan lahan baru kini disepakati berhenti sementara. PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) sepakat menunggu verifikasi BPN untuk memastikan batas dan status lahan.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam audiensi yang dipimpin Kapolresta Bandung Kombes Pol Dr. Tri Suhartanto, S.H., M.H., M.Si., Ph.D. di Aula Kecamatan Pangalengan, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Dr. H. Cakra Amiyama dan perwakilan BPN Kabupaten Bandung Aria Wijaya menjadi ruang penyelesaian persoalan yang selama ini berkaitan dengan status Hak Guna Usaha (HGU), batas lahan, hingga kesesuaian pemanfaatan ruang.
Kapolresta Bandung menegaskan, kepolisian hadir sebagai pihak netral untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah dalam mencari penyelesaian.
“Kami hadir sebagai pihak yang netral untuk menjaga situasi tetap kondusif. Silakan masing-masing perwakilan menyampaikan pendapat agar dapat ditemukan kesepakatan bersama,” ujar Tri.
Ia berharap, kesepakatan tersebut menjadi jalan keluar bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, persoalan lahan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pangalengan.
Sementara itu, dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak menyetujui tidak melakukan penambahan pembukaan lahan maupun pembangunan baru sampai BPN memastikan titik koordinat dan status lahan melalui proses verifikasi.
Persoalan bangunan madrasah yang didirikan APP juga menjadi bagian penting dari kesepakatan. Apabila hasil verifikasi menyatakan bangunan berada di dalam wilayah HGU PTPN, APP siap membongkarnya.
Selain itu, Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana mengatakan bahwa seluruh aspirasi yang berkembang dalam audiensi akan diteruskan kepada Bupati Bandung sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.(nk)
