PASCA tiga orang oknum pejabat Dinas Pendidika terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), Bupati Bandung, Dadang Supriatna akan merekomemdasikan pembubaran Koordinator wilayah (Korwil)
Menurutnya keberadaan Korwil tidak sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dunas Pendidikan Kabupaten Bandung.
” Seandainya korwil itu tidak ada payung hukumnya, tidak ada dalam SOTK dan SOP nya, maka cenderung saya merekomendasikan korwil itu dibubarkan. Dan kembali kepada SOP yang sebenarnya yaitu pengawas dan penilik,” tegasnya, Rabu (21/7/2021) di Baleendah, Kabupaten Bandung.
Dadang menjelaskan, dirinya akan melakukan kajian terhadap fungsi Korwil bidang pendidikan. Karena tidak ada dalam SOTK Dinas Pendidikan.
“Korwil dibentuk itu tidak ada biaya profesional, sehingga saya sarankan dan mungkin akan kita evaluasi secara menyeluruh,” imbuhnya.
Menurutnya, keberadaan korwil merupakan kebijakan Dinas Pendidikan, yang berfungsi dalam hal operasional.
“Kalau disitu melanggar atau misalnya tidak sesuai dengan perda, ya lebih baik kita bubarkan,” tegasnya.
Sementara Dadang menjelaskan, dirinya sudah dapat ijin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk melakukan rotasi terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bandung.
“Sebentar lagi ada uji kompetensi (ujikom). Saya sedang menunggu surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait ujikom tersebut. Karena dari Mendagri sudah mengijinkan saya untuk merotasi pejabat eselon dua,” ujarnya.
Pihaknya diperkenankan merotasi 25 persen pejabat eselon II yang ada di Kabupaten Bandung, termasuk pegawai yang menduduki jabatan sekretaris dinas, kepala bidang dan sebagainya. Salah satu instansi yang disorot orang nomor satu di Kabupaten Bandung yaitu Dinas Pendidikan.
“Kita akan restrukturisasi, karena ingin percepatan dan ingin pelayanan yang tentunya bersih dan sesuai dengan harapan orang tua, agar bisa mengembalikan marwah pendidikan ini kepada arah yang lebih baik,” pungkasnya. (nk)
