JHB Soroti Kasus Suap Bupati Indramayu Nonaktif, Aggota DPRD Jabar Disebut Terima Uang Suap

JURNALIS Hukum Bandung (JHB) menyoroti dan menyangkan anggota DPRD Jabar ARM yang hingga kini masih bebas. Padahal berdasarkan dakwaan terhadap terdakwa Carsa ES (Penyuap) dia menerima uang suap paling besar dibanding Bupati Indramayu Supendi.

Ketua JHB Suyono Widik meminta agar penegak hukum tidak tebang pilih dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, khususnya dalam kasus suap Bupati Indramayu nonaktif Supendi.

“Dalam dakwaan Carsa ES (penyuap Bupati Indramayu) yang dibacakan dalam persidangan disebutkan, anggota DPRD Jabar ARM menerima Rp 8,5 miliar lebih dari terdakwa. Sangat disayangkan hingga kini dia belum dijadikan tersangka,” ujar Yono di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (30/12/2019).

Padahal, lanjutnya, jika dibandingkan dengan tiga tersangka lainnya, yakni Supendi, Kadis PUPR Omarsyah dan Kabid PUPR Wempi Triyoso. ARM menerima suap paling besar dari terdakwa.

“Dalam dakwaan sudah jelas. Dia diberikan uang agar membantu terdakwa dalam proses penganggaran proyek di Indaramayu yang bersumber dari bantuan provinsi (Banprov),” tegasnya.

JHB berharap agar aparat penegak hukum berlaku adil dalam setiap proses penegakan hukum. Setiap orang yang menerima uang dan merugikan negara agar diproses demi hukum.

Seperti diketahui dalam sidang dakwaan disebutkan, untuk mendapatkan proyek di Pemkab Indramayu, Carsa ES tak hanya menyuap Bupati Indramayu Supendi. Bahkan, anggota DPRD Jabar ARM ikut menikmati uang suap dari Direktur CV ARP dengan nilai fantastis, yakni senilai rp 8,5 miliar.(Yn)

dialogpublik.com