SELAMA ini disetiap penerimaan PPDB selalu ada permasalahan. Permasalah terbesar PPDB biasannya dimulai dari ketakutan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan, sehingga pada pelaksanaan PPDB banyak aturan-aturan yang langgar, maka dari itu di perlukan kebijak untuk mengatur hal itu.
Hal tersebut di katakan Wakil Ketua V DPRD Jawa Barat H. Abdul Hadi Wijaya saat menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Jabar, di Gedung DPRD Jabar,jalan Diponegoro No 27 Bandung, Senin (16/03/2020).
setiap musim PPDB, cukup banyak juga para orang tua calon siswa datang ke DPRD Jabar, DPRD Kab/kota untuk menita rekomendasi agar anaknya dapat diterima disekolah favorit sesuai dengan yang diinginkan. Belum lagi titipan dari para pejabat Eksekutif dan dari lainnya. Sehingga, titipan-titipan calon peserta didik inilah yang sering menimbulkan permasalahan, ujarnya.
“Kami meminta ketegasan sikap AKSI, agar semua kepala sekolah di Jawa Barat dalam menjalankan PPDB sesuai aturan yang telah digariskan dalam Juklak-juknis PPDB dari Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan atau sesuai Peraturan Walikota/Bupati tentang PPDB,” kata Abdul Hadi dari FPKS ini.
Dalam audensi itu juga, perwakilan AKSI menyampaikan bahwa pada tanggal 4 April mendatang akan menggelar Kongres dengan agenda pemilihan pengurus DPD AKSI Jabar.
Selain itu, mereka juga menyampaikan kesiapan menjelang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2020-2021. (DP)
