KETUA Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, menyesalkan kebijakan pemerintah yang sudah menaikan harga BBM besubsidi pada Sabtu (3/9/2022) siang.
“Ranahnya itu ada di oemerintah pusat dan DPR RI, kita yang didaerah menyesalkan kebijakan itu,” jelasnya saat ditemui di ruang komisi D, Soreang, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, kenaikan akan berpengaruh pada meningkatnya biaya hidup masyarakat, yang tidak diimbangi dengan bertambahnya pendapatan.
Hal itu jelasnya, dapat memicu bertambahnya angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung.
“Memang pemerintah sudah menyiapkan subsidi BBM bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun secara makro naiknya BBM akan memicu terjadinya inflasi,” jelasnya.
” Cuma ini kan baru dua hari ya, jadi datanya belum ada,” sambung Fahmi.
Untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, harapnya, pemerintah harus menyiapkan bantuan sosial ( bansos).
“Meski sudah dicover pemerintah pusat, tetapi APBD harus siap. Caranya bisa colaborasi dengan program yang sudah ada atau dengan langkah lain,” ungkapnya.
Seperti upaya DPRD jelasnya, dengan membuat raperda Ketahanan Keluarga. Regulai itu merupakan inisiatif DPRD, agar keluarga punya daya baik secara ekonomi maupun psikologi. (nk)
