Dialogpublik.com,- Persoalan banjir di Kabupaten Bandung tak cukup diselesaikan pemerintah kabupaten. Aliran air dari daerah sekitar hingga persoalan kewenangan pengelolaan sungai membuat penanganannya membutuhkan kerja sama lintas daerah, termasuk pembagian tugas dan dukungan anggaran bersama.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya untuk menyatukan langkah dan mengalokasikan anggaran sesuai kewenangan masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan Dadang Supriatna dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan dan pengendalian banjir lintas sektor di Kabupaten Bandung, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh terjebak pada persoalan saling menyalahkan, mengingat kewenangan pengelolaan sungai terbagi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat melalui BBWS Citarum.
Karena itu, ia meminta seluruh instansi menyusun rencana aksi konkret, mulai dari pembagian tugas, jadwal pelaksanaan hingga kebutuhan anggaran. Koordinasi juga akan diperluas dengan Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang.
“Tidak bisa dipikul sendiri. Tidak bisa hanya oleh provinsi sendiri. Ini harus bersama-sama Bandung Raya. Masing-masing daerah harus ikut menganggarkan,” tegasnya.
Dadang juga meminta DPUTR, DLH, dan OPD terkait segera merumuskan kesepakatan bersama. Bahkan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung diminta memberikan pendampingan agar perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai regulasi.
Selain koordinasi, untuk mendukung pemeliharaan sungai Pemkab Bandung juga menyiapkan satu unit beko pada tahun ini dan dua unit lagi di Januari 2027.
Sementara itu, dalam rakor tersebut turut membahas dukungan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk daerah irigasi melalui BBWS Citarum. Namun, jelasnya, cakupan alokasi tersebut masih menunggu kepastian, apakah untuk seluruh Jawa Barat atau khusus Kabupaten Bandung.
“Penanganan banjir harus menghasilkan kerja nyata, bukan berhenti pada rapat dan kesepakatan. Sinergi lintas sektor dan lintas daerah harus mampu menekan risiko banjir sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat,” harap Dadang Supriatna.(nk)
