Anggota DPRD KBB, Soroti keberadaan Bank “Emok”

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) merasa gerah dengan adanya perkembangan yang cukup pesat tentang pinjaman uang dari para rentenir. Hal itu sangat disayangkan karena bunga pinjaman dari rentenir yang biasa disebut bank “emok” ini sangat mencekik peminjamnya.

“Bagaimana warga tidak tercekik minjam uang ke bank “emok” ini, belum pengembalian saja sudah dipotong duluan sekitar 10 persenan. Terus satu minggu kemudian, harus sudah mulai bayar cicilan,” hal itu diungkapkan anggota Komisi 2 DPRD KBB Nur Djulaeha, Selasa (3/11/2019) di Ngamprah.

Kondisi tersebut cukup memprihatinkan, karena bisa berdampak terhadap berbagai segi kehidupan. Menurut anggota dewan dari Fraksi PKS ini, kondisi tersebut memang benar-benar terjadi di kalangan masyarakat.

Malahan kian menjamur, sekalipun berada di daerah yang notabene ada koperasinya. “Di Desa Mekarwangi (Kecamatan Sindangkerta) saja yang memiliki koperasinya dengan omzet miliaran rupiah, masih saja ada Bank Emoknya. Bagaimana di daerah lainnya yang tidak ada koperasi. Sungguh memprihatinkan,” tegas anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 ini.

Hal tersebut lanjut Nur, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Menurutnya, ini menjadi tanggungjawab semua pihak. Terutama pemerintah, yang wajib memberantas dengan merebaknya para rentenir.

Dewan sendiri dalam hal ini, berupaya untuk berkoordinasi dengan leading sektor seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar membangkitkan kembali keberadaan koperasi. Termasuk juga meminta pada pemerintah KBB agar kebijakan program pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada fisik saja.

“Pembangunan non fisik juga perlu diprogramkan, untuk membangun mentalitas dan karakter masyarakat. Karena tidak sepenuhnya, meminjam ke rentenir akibat kekurangan keuangan di keluarga. Bisa jadi karena mentalnya juga yang terbiasa meminjam uang seperti itu,” pungkasnya. (tries)

Categories: Ekonomi,Parlementaria

Tags: ,,

dialogpublik.com