Dialogpublik.com,- Bupati Bandung Dadang Supriatna mengecam tindakan Zionis Israel terhadap Thoudy Badai, jurnalis asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, yang dilaporkan hilang kontak saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza.
“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung menyampaikan rasa prihatin sekaligus mengecam keras tindakan IDF atau Zionis Israel yang menangkap jurnalis asal Kabupaten Bandung, saudara Thoudy Badai, saat menjalankan tugas peliputan kemanusiaan di jalur menuju Gaza,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Thoudy diketahui bergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla bersama aktivis dan relawan internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Sebelum hilang kontak, Thoudy sempat mengirimkan video SOS dari atas kapal.
Dadang menjelaskan, pihaknya telah mengintruksikan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung mendatangi keluarga Thoudy di Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka.
“Sejak kemarin kami terus menerima konfirmasi dari berbagai pihak dan media terkait perkembangan informasi ini. Saya juga sudah memerintahkan Badan Kesbangpol untuk mendatangi dan berkoordinasi langsung dengan keluarga saudara Thoudy,” katanya.
Ia memaparkan, keselamatan jurnalis harus mendapat perlindungan sesuai hukum humaniter internasional, terlebih Thoudy sedang menjalankan tugas profesinya dalam misi kemanusiaan.
“Thoudy Badai adalah warga asli Kabupaten Bandung yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan misi kemanusiaan. Karena itu kami berharap ada perlindungan dan perhatian serius terhadap keselamatannya sesuai hukum humaniter internasional yang melindungi jurnalis,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk turut mendoakan keselamatan Thoudy agar segera kembali ke Indonesia dengan selamat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama mendoakan keselamatan saudara kita Thoudy Badai agar diberikan perlindungan, keselamatan, dan bisa kembali pulang ke tengah keluarganya di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Sementara itu, Dadang juga mendesak pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah diplomasi maksimal guna memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada dalam kapal misi kemanusiaan tersebut.
“Pemerintah pusat dapat mengambil langkah diplomasi terbaik dan maksimal agar warga kami dapat segera dipulangkan dan kembali menjalankan aktivitas seperti sediakala,” harapnya. (nk)
