SITUASI serta kondisi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Benar-benar telah berubah, menjadi darurat demokrasi.
Pasalnya, ketentuan UU Pilkada Serentak 2024, yang berlaku secara nasional. Tidak dilaksanakan secara baik dan benar. Melainkan, dirubah, dibelokkan, dengan sebuah kesepakatan yang inskontitusional.
Inilah yang mematik para seniman dan budayawan Bojonegoro, menggelar aksi damai, di depan Watu Semar, Kamis (31/10/240. Tepat di depan Pendopo Kabupaten.
Sekitar 25 peserta aksi melakukan, melakukan aksi teaterikal berseragam baju hitam-hitam, tanda berkabung. Selain itu, pun mahasiswa terlibat membawa 10 payung hitam bertulis : “Darurat Demokrasi”.
Sebelum aksi digelar, dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya terlebih dulu. Para petugas pengamanan dari Polres dan Polsek Kota, barisan Satpol PP, serta lainnya. Ikut serta menyanyikan lagu ini.
Agung Depe selaku Koordinator Lapangan aksi, menjelaskan maksud dan tujuan aksi “Kamisan” ini digelar. “Ini bentuk keprihatinan yang dalam dari para seniman, budayawan dan mahasiswa Bojonegoro, atas kondisi darurat demokrasi yang terjadi.”
Pilkada serentak 2024 yang diberlakukan secara nasional, harusnya menjadi sebuah pesta demokrasi yang gembira, jujur dan adil. Lalu, kenapa hanya di Bojonegoro, dilaksanakan secara sadar melanggar demokrasi dan konstitusi, tegas Agung Depe.
Sebagaimana viral diberitakan, KPUD Bojonegoro telah merubah aturan KPU-RI pasal 18 paragraf ke dua. Yang tegas menyatakan bahwa, aturan debat publik atau debat terbuka (adalah) antar pasangan calon (2 orang).
Namun, dalam acara debat publik pertama 19 Oktober 2024, ternyata. Yang format oleh KPUD hanya debat antara Wakil Calon Bupati dengan Wakil Calon Bupati.
Ketidaktaatan KPUD pada UU Pilkada KPU-RI inilah, yang memicu pasangan calon Teguh Haryono – Farida Hidayati, melakukan aksi protes. Menolak aturan inkonstitusional yang ngawur. Sehingga akhirnya debat pun dihentikan.
“Kami meminta pelaksanaan UU Pilkada Serentak 2024 yang telah diundangkan oleh KPU-RI, dilaksanakan secara benar, jujur dan apa adanya. Bukan ditafsir-tafsir untuk kepentingan paslon boneka oligarki,” tegas Agung Depe.
Secara terbuka, kepada para wartawan yang meliput aksi damai ini. Agung Depe menyebut, ricuhnya demokrasi Pilkada Bojonegoro. Lantaran, adiknya Menteri Pratikno ikut mencalonkan diri dengan didukung 14 partai (KIM). Dan berusaha menang dengan cara-cara yang tidak baik.
Aksi damai para seniman berakhir setelah 30 menit digelar, dengan pelbagai orasi serta pembacaan puisi. Ditampilkan juga sebuah boneka wayang Thengul yang dimainkan seorang dalang, sebagai lambang campur tangan politik dari oligarki hingga terjadi darurat demokrasi di Bojonegoro. (Redho).
