BUPATI Bandung Dadang Supriatna menyampaikan aspirasinya terkait lambannya Badan Gizi Nasioanl (BGN) menentukan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Padahal, penentuan lokus tersebut dalam rangka mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang dilincurkan Presiden Prabowo, beberapa waktu lalu.
” Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15. Satu titik lokus untuk melayani 3.500 jiwa,” ujarnya saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab.Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis ( 24/4/2025).
Padahal, kata Dadang, masyarakat antusias mendukung program MBG ini. “Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?” tanyanya.
Menurutnya, semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap bantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan.
Bahkan, para pengelola di sekitar 60 pondok pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Termasuk PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu untuk berperan aktif menyukaeskan progtam MBG.
Apalagi, tuturnya, MBG ini merupakan program yang harus terealisasi tahun 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember nanti ditargetkan sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.
“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuannya. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa,” tutur Dadang.
Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih akan bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.
“Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG,” jelas Dindin.
Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sendiri sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan Inpres.
“Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan,” ujar Dindin.
Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan. (nk)
