SISTEM zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) betujuan untuk pemerataan siswa, demi peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu dengan siatem zonasi, tidak ada penumpukan siswa di satu wilayah atau sekolah.
“Dengan sistem zonasi kan nantinya ada pemerataan siswa. Pertimbangannya pun bukan kuantitas tetapi kualitas,” ujar Sekretaris Komisi D, DPRD Kabupaten Bansung, Yayat Sumirat, SH di Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/5/2020).
Dia membenarkan, jika saat ini terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah yang ada di perkotaan, dan itu PR yang harus segera diselesaikan.
Yayat menambahakan, saat ini tidak boleh lagi terjadi anak tidak sekolah dengan alasan penuh. Karena rasio jumlah lulusan dengan sekolah sudah memadai, besar kemungkinan semuanya akan tertampung.
Asal masyarakat merubah mindsetnya Jangan keukeuh mau memasukan anaknya ke sekolah unggulan. Selian itu Dinas Pendidikan (Disdik) pun, tidak melabelinya dengan sebutan sekolah unggulan atau kelas 1, 2 dan 3.
“Jika ada daerah yang kekurangan sekolah, kita akan doromg.agar segera dibangunkan Seperti di Desa Cibeureum, Kertasari tidak ada SMA kami dorong ke Disdik Jabar agat secepatnya dibangun,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini.
Umtuk di daerah terpencil yang tidak ada SMP dan SMA, bisa dilakukan dengan cara sekolah terpadu atau melalui SMP dan SMA terbuka. ” Pokoknya semua anak di Kabupaten Bandung harus sekolah, karena sekolah itu penting, sesuai aturan pemerintah wajib belajar 12 tahun”tuturnya.
Menyinggung soal siswa titipan dengan bekal rekomendasi pejabat, termasuk anggota dewan, Yayat enggan menjawab. “No.coment,” tegasnya.
Menurutnya, rekomendasi itu karena orang tua takut anaknya tidak diterima. Padahal sekarang infrastrukturnya sudah memadai jadi tidak perlu takut. ” Tapi saya tidak melihat anggota dewan yang memberi rekomwdasi pada saat PPDB sekarang,” pungkasnya. (nk)
