SEKELOMPOK orang yang mengaku perwakilan para petani dari Pasirjambu,Ciwidey dan Rancabali (Pacira) Kabupaten Bandung mendatangi Dinas Pertanian (Distan) Kab.Bandung di Soreang, Selasa.(31/1/2023).
Kedatangannya diterima Sekretaris Dintan, Agus Mulya dalam pertemuan yang berlangsung tertutup.
Usai pertemuan, Ketua Kelompok Tani Bumi Jaya, Desa Nengkelan, Ciwidey, H.Wawan Setiawan menjelaskan, kedatangannya itu untuk mempertanyakan implementasi Peraturan daerah (Perda) 10 tahun 2021 tentang perlindungan petani.
“Kami mempertanyakan implementasi Perda 10 tahun 2021 karena itu menyangkut masa depan petani,” jelasnya.
Dalam Perda tersebut ujarnya, ada sekitar 13 point untuk melindungi para petani, diantaranya soal pemasaran dan harga komoditas hasil pertanian.
Dengan Perda inisiatif DPRD itu, pemerintah juga diwajibkan membantu petani dalam menjamin ketersediaan pupuk.
” Kita mendesak tahun ini Perda itu harus segera diimplementasikan,” tegasnya.
Selain itu jalas Wawan, pihaknya juga menuntut dicabutnya Permentan No. 10 Tahun 2022 ,tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Karena ucapnya, Permentan tersebut sangat merugikan petani, dari 60 jenis yang selama ini mendapat subsidi kini tinggal 9 komoditas, yakni; Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu, dan Kakao, dengan luas kepemilikan lahan maksimal 2 Ha per petani.
Permentan juga mengatur, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, selain harus berkelompok petani wajib memiliki kartu tani.
“Kebijakan itu sangat merugikan, sebab tidak semua petani memiliki kartu tani,” imbuhnya.
Mengenai kartu tani bedas, Wawan menjelaskan, hingga kini belum ada realisasi. Memang ada bantuan dari Pemkab Bandung, untuk pembelian pupuk tetapi hanya petani tertentu saja.
Dia berharap, agar pemerintah memperhatikan nasib para petani, dengan secepatnya mengimplementasikan Perda 10 dan mencabut permentan tahun 2022.
Ungkapan senada dikatakan Petani kopi, Ade Sugiman. Menurutnya, dia sulit membeli pupuk karena harus memiliki kartu tani.
“Pupuk sebenarnya ada, hanya pembeliannya selain harus berkelompok juga memiliki kartu tani,” ujar Petani dari Rancabali ini.
Sementara pihak Distan enggan menerima Wartawan,saat akan meminta tanggapan terhadap aspirasi para petani Pacira.
“Sepertinya bapak tidak bisa menerima Wartawan, katanya sibuk,” jelas Security, Tedi. (nk).
