ANGGOTA Komisi B, DPRD Kabupaten Bandung, Tri Bambang P terlihat kaget, saat mendengar BPR Kerta Raharja mengucurkan Skin kredit ke koperasi.
“Memberikan kredit ke koperasi?, baru dengar,” jelasnya saat ditemui, Kamis (4/2/2021) di ruang Fraksi Nasdem, DPRD Kab. Bandung, Soreang, Jawa Barat.
Bambang menegaskan, ketidak tahuan anggota dewan disebabkan sikap BPR yang tertutup, tidak menjelaskan semua program yang tengah dijalankan. “Dalam setiap pembahasan, BPR tidak terbuka, Ada yang ditutupi,” ungkapnya.
Jika dana yang dialirkan itu milik Dinas Koperasi, UMKM, menurut Bambang hal yang tidak mungkin. Karena ujarnya, sejak 2019 di dinas tersebut tidak ada alokasi dana bantuan modal buat koperasi.
“Sejak 2019, sepengetahuan saya di Dinas Koperasi tidak ada alokasi bantuan untuk koperasi. Tapi Ega tahu kalau di tahun sebelumnya,” imbuh Bambang.
Meskipun secara regulasi kurang mengetahui boleh, atau tidaknya bank memberikan kredit ke koperasi, “namun jika anggarannya ega ada sebaiknya tidak dilakukan”, ujarnya
Mengenai dana kredit murah, cepat dan ringan (MCR) yang tidak pernah terserap 100 persen, menurut Bambang hal yang wajar. Sebab jangankan produknya, keberadaan BPR Kerta Rahajra sebagai salah satu BUMD milik Pemkab Bandung, masyarakatnya banyak yang tidak tahu.
“Nah ini persoalan, dan harus dibenahi oleh BPR sendiri. Karena di situ ada uang Pemkab Bandung,” jelasnya.
Dalam situasi ekonomi saat ini, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Kerta Raharja, baik itu dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau produk lain yang bunganya rendah.
Tetapi ujarnya, bisa saja produk BPR Kerta Raharja selain kredit tanpa agunan, juga dengan bunga nol persen. Dan ini sangat mungkin, sebab di Kerta Rahajra ada dana APBD yang sumbernya dari pajak juga kan. ” Tujuannya kan sama, untuk membantu masyarakat, agar dapat kembali bangkit dan bisa berusaha lagi,” kata politisi Nasdem Kabupaten Bandung ini.
Selama ini ujar Bambang, keberadaan BPR Kerta Raharja hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki kapasitas lebih. Itu terjadi, selain karena bunga tinggi, promosi dan sosialisasi produknya kurang masif.
Kerta Raharja jelasnya, belum memanfaatkan media yang ada buat sarana promosi produk. Dari segi inovasi, seharusnya BPR membuka seluas-luasnya untuk seluruh lapisan masyarakat.
Ada kemungkinan “peremajaan” dijajaran direksi, menurutnya itu tergantung pemilik. “Jika pemilik minta ada direksi diganti, dewan akan merekomendasikannya,” pungkas Bambang. (nk)
