PENANGANAN sampah di Kabupaten Bandung saat ini terkesan monoton, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih fokus pada mengangkut kemudian membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir (TPSA). Padahal anggaran untuk penanganan sampah, dari tahun ke tahun terus membengkak.
Dengan tidak adanya inovasi, jelas Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana persoalan sampah tidak terselesaikan secara tuntas, apalagi untuk Kabupaten Bandung yang tidak memiliki TPA sendiri, produksi sampah sekitar 122 ton per hari hanya bisa dibuang 40 persennya saja.
“Dalam mengatasi tumpukan sampah DLH berfokus pada pengangkutan dari masyarakat, untuk dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.” Ujar Toni saat dihubungi lewat telpon, Selasa (5/12/2023)
Jadi ujar Ketua Fraksi NasDem ini, untuk menangani sampah dinas terkait harus memiliki inovasi agar tidak membuang-buang anggaran. “Saat ini anggaran DLH sekitar 70 persennya digunakan untuk membiayai pemindahan sampah dari TPS atau masyarakat ke TPA,” kata Toni.
Sementara di daerah lain ungkapnya, dalam penanganan sampah anggaran banyak digunakan untuk pengolahan serta penambahan alat atau armada, bukan sebatas untuk pengangkutan ke TPAS saja. “Jadi seharusnya kita sudah harus berpikir 70 persen untuk pengolahan dan belanja alat, yang 30 persennya untuk pembuangan atau pemindahan sampah ke TPA. Jadi di daerah lain anggaran terbesar untuk membiayai pengelolaan dan belanja alat, berbeda dengan di kita 70 persen anggaran untuk pemindahan sampah dan 30 persen untuk biaya pengolahan dan belanja alat,” lanjutnya.
Toni mengaku, dirinya sudah berkali-kali memberikan masukan dan usulan kepada DLH Kabupaten Bandung, terkait penanganan sampah. Adapun salah satu usulannya itu, yakni untuk dirumuskan supaya memisahkan bidang sampah menjadi dinas khusus persampahan. “ Di kita saat ini penanganan sampah kan jadi salah satu bidang, padahal sampah merupakan problem besar,” imbuhnya.
Legislator asal dapil 6 ini menjelaskan, dirinya selalu mengusulkan agar urusan persampahan tidak oleh bidang tetapi menjadi dinas sendiri itu, atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, Komisi C juga mengusulkan agar penanganan sampah diserahkan pada pihak swasta atau diswastanisasikan saja.
“Usulan-usulan itu sudah beberapa kali saya ajukan, tapi kajiannya enggak tahu dilakukan atau tidak sampai hari ini,” terangnya.
Toni menjelaskan, Komisi C DPRD Kabupaten Bandung bermitra kerja dengan DLH, ketika membahas anggaran diakui pihaknya selalu memberikan arahan kepada dinas lingkungan. “Kita arahkan salah satunya alokasi belanja sudah harus mulai dirubah, agar diperbanyak belanja alat,” jelasnya.
Dia memaparkan, pemindahan sampah dari masyarakat ke TPA, pasti membutuhkan banyak armada dan butuh banyak personil juga.“Di daerah lain penanganan sampah sudah banyak yang melibatkan masyatakat, membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat),” paparnya.
Jadi anggaran itu salah satunya untuk membiayai KSM, belanja alat, mesin-mesin pengolahan sampah. Kita Kabupaten Bandung sangat minim hal tersebut,” tuturnya mengakhiri pembicaraannya. (nk)
