KETUA Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana memgaku, aneh dana hibah Bansos tidak termasuk yang direfocusing untuk penanganan covid-19. Pada APBD 2020 dana hibah bansos Rp 169 miliar, dalam SKB dua mentri (mendagri dan Menkeu) disebutka, hibah bansos 100%- nya harus digunakan untuk penanganan virus corona.
“Panduannya sudah jelas. Curiga, ya!. Hawatir ada politisasi anggaran, bukan saja di dana hibah tetapi juga dana bansos untuk penanganan covid. Apalagi sekarang kan tahun politik,”jelasnya pada wartawan, Senin (4/5) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Untuk penanganan dampak covid-19, Pemkab Bandung merealokasi anggaran sebesar Rp123,5 miliar, sumbernya dari angaran kegiatan yang tidak terserap di triwulan l, diantarnya dana perjalanan dinas.
“Sedangkan dana infrastruktur tidak direalokasi, contonya skywalk tender konsultannya sudah dimulai. Berarti pembangunanya akan dilaksanakan. Apa pentingnya skywalk,” tandas Toni.
Semuanya itu ujar Toni, Nasdem mengusulkan untuk secepatnya dibentuk.panitia khusus (Pansus) covid -19.”Seluruh fraksi mendukung pembentukan pansus tersebut, kecuali Fraksi Gerinda,”tuturnya.
Sebenarnya ujar Toni, latar belakang agar dibentuk pansus itu, Pemkab Bandung dinilai terlambat dalam menangani wabah virus corona, termasuk merealokasi anggarannya. Selain itu.ketidak jelasan dalam mengalokasikan dana untuk Covid.
Sebelum mengajukan realokasi anggaran sebesar Rp 123,5.milyar, Pemkab Bandung telah menggunakan dana tak terduga Rp 11,5 miliar untuk menangani covid-19. Sayangnya, penggunaan dana tersebut tidak atas sepengetahuan dewan dan saat diminta pertanggungjawabannya pun eksekutif hingga kini belum melaporkan.
“Waktu itu Kadis Kesehatan siap memberikan laporan, tapi ditunggu sampai hari ini tidak ada,” tuturnya.
Dari angka Rp 123,5.miliar imbuh Toni, katanya bertambah hingga Rp 205 miliar, tetapi Rp 70 miliar.diantaranya sudah dipergunakan. “Kita tidak tahu, bertambahnya tiba-tiba, kemudian yang digunakan mencapai Rp 70 miliar pun dalam.diskusi saat Bupati usai.menyampaikan nota LKPJ, beberapa waktu lalu,” paparnya.
Idealnya,.penggunaan APBD harus sepengetahuan dewan, bahkan dalam melalukan realokasinya.pun TAPD harus.memberikan lappram secara tertulis.dan pada rapat dewan.
Lebih jauh Toni.menjelaskan, jika.melihat.potur.APBD Kabupaten Bandung,.dana untuk penanganan.Covid-19 seharusnya diangka Rp 1,3 triliun. Memang ada beberapa trasfer yang dihentikan, terutama dari pemerintah pusat. Tapi itu jumlahnya tidak luar.biasa,.paling hanya ratusan.miliar.
Selain itu ungkapnya, sebelum.melakukab pengajuan realokasi anggaran, tim tugaa gugus.sudah harus menghitung kebutuhan untuk bansos, kesehatan dan perekonomian masyarakat. “Jika sudah terlihat jumlah kebutuhannya, baru mengajukan dan sesuaikan dengan potensi yang ada,” tuturnya.
Namun ujar Toni, semua itu akan dipertanyakan di.pansus.covid-19. Karena tujuan dibetuknya pansus, untuk menjalon.komunikasi yang selama ini tidak jelas. Penanganan darurat kesehatan itu, hukan saja tanggungjawab eksekutif tapi juga tanggungjawabnnya dewan.
“Selama ini,eksekutif tidak ttansfaran dalam menangani covid sulit, dengan adanya pansus bisa ada komunikasi, selain untuk menampung aspirasi dari rakyat,”pungkasnya. (nk)
