ANGGOTA Komisi C DPRD, Kabupaten Bandung, Toni permana menegaskan, dana bagj hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tidak rasional.
“Hitungan pembagian DBH yang saat ini berlaku, menurut saya tidak rasional,” jelasnya usai menghadiri vaksinasi massal yang dilaksanakan PT. Geo Dipa Energi (Persero) bekerjasama dengan Jawa Barat Quick Response (JQR) di Ciwidey, Sabtu (23/10/2021)
Dia berharap, adanya rasionalisasi pembagian DBH dari panas bumi ini.
Dalam APBD yang akan datang, ujarnya, ada pembahasan mengenai DBH sekitar Rp40 miliar.
“Artinya, masih minim apabila dibandingkan dengan keuntungan perusahaan atau BUMN, yang sedang mengelola dan mengeksplorasi panas bumi di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Saat ditanya jumlah ideal, DBH yang harus diterima Kabupaten Bandung, Toni tidak mengetahui pasti.
Tapi paling tidak, jelasnya, ada rasionalisasi dan perhatian yang lebih besar sebagai daerah penghasil.
Jika dibanding dengan Kabupaten Garut, ungkapnya, DBH yang Diterima Kabupaten Bandung jauh kecil.
“Tapi kenyataannya, sampai hari ini, justru Kabupaten Bandung jauh lebih kecil mendapat DBH dibandingkan dengan Garut,” paparnya.
Padahal, jelas Pilotisi Nasdem ini, untuk wilayah pengeboran, Kota Intan itu hanya memiliki satu titik, sedangkan di Kabupaten Bandung terdapat tiga titik.
“Seharusnya DBH yang diperoleh kabupaten dengan 31 kecamatan itu, lebih besar dari Garut,”tegasnya.
Lebih jauh Toni mengungkapkan, Komisi C akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT.Geo Dipa Energi (Persero) untuk antisipasi adanya potensi kerusakan lingkungan.
Jangan sampa, jelasnya, pembangunan berjalan, tapi kondisi lingkungan sekitar jadi rusak.
“Itu yang ingin dipastikan, terkait pembangunan tahap kedua di Geo Dipa,” ucapnya..
“Sidak akan dilakukan secepatnya. Terakhir kunjungan ke Ibun, untuk melihat situasi di sana. Selanjutnya, sidak akan dilakukan ke Geodipa,”pungkasnya (nk)
