TNT Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi

PEMKAB Bandung akan melakukan pemetaan terhadap persoalan yang dihadapi sekolah di Kabupaten Bandung. Senin (24/2/2020) besok.

“Hal itu terkait implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2020, tentang perubahan atas Perbup Nomor 22 Tahun 2018, mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung,”jelas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Diar Irwana, Jumat (21/2/2020) di Soreang.

Menurutnya, jika TNT dianggap menghambat pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari hasil pemetaan akan karena soal kebiasaan atau teritorial.

Jika kebiasaan, pihaknya akan memberi batas waktu maksimal sampai dua tahun. Tapi kalau sekolah sulit menjangkau perbankan, ada beberapa alternatif yang akan dilakukan. “Mungkin merubah Perbupnya, ada pengecualian atau melakukan pendekatan,” paparnya.

Dana BOS yang digulirkan pusat melalui TNT, menurutnya justru akan memberikan kenyamanan, diantaranya menjamin hak para guru honorer sekolah. Selain itu juga, pertanggungjawaban keuangan akan tepat waktu.

“Jumlah honor yang ditransfer akan sesuai dengan jumlah semestinya. Andai guru honor rekeningnya bukan bank BJB, bisa diterapkan misalnya tanpa biaya transfer,” tambahnya.

Sistem TNT lanjutnya, bukan hal baru dasar hukumnya jelas, diantaranya Undang-Undang no 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden no 10 Tahun 2016, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Surat Edaran (SE) Mendagri 910/1867SJ tentang TNT pada Pemkab dan Pemerintahan Kota (Pemkot).

“Latar belakang pemberlakuan TNT ini kan untuk akuntabilitas, transparansi dan percepatan pertanggungjawaban keuangan pemda” imbuhnya.

Diar memaparkan, TNT akan meminimalisir peluang korupsi dan kebocoran anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Menurutnya, implementasi perbup lama dengan batas transfer Rp 10 juta, diubah menjadi Rp 0. (nk)

Categories: Ekonomi,Regional

dialogpublik.com