Tinjau Ulang Dana Bergulir Jika Penyaluran tak sesuai Aturan OJK

MESKIPUN tahap awal program dana bergulir belum dievaluasi, tetapi Pemkab Bandung akan menggelontorkan lagi dana APBD 2023 sebesar Rp 30 miliar, untuk menyuntik kembali kegiatan tersebut.

Hal itu dibenarkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto, S.Ag, di Soreang, Selasa (23/11/2022).

” Itu juga jadi perdebatan di Bangar, tetapi dalam aturan OJk itu diwenangkan. Jadi pemgajuan perubahan Perda nomor 11 tahun 2021, tentang dana bergulir kita bahas juga,” ujarnya.

Sesuai hasil pertemuan dengan OJK pereakilan Jawa Barat, jelas Sugianto, untuk program dana bergulir itu yang terpenting penyalurannya harus sesuai dengan ketentuan sistem informasi layanan keuangan yang disebut BI Cheking.

Untuk itu Politisi Golkar ini berharap, BPR Kerta Raharja dengan BJB Cabang Soreang sebagai lembaga penyalur, harus hati hati dalam memberikan kredit tanpa bunga tersebut.

“Jadi jangan asal menyalurkan, cukup ada proposal, pemohonan diberi saja. Itu tidak boleh, harus diverifikasi terlebih dulu, di analisa usahanya itu seperti apa. Karena ketentuan keuangan ini tegas, tidak ada toleransi Urusan OJK ini,” tegasnya.

Selain itu Sugianto memgingatkan, pada 1 Desember 2025 dana bergulir non permanen itu, harus utuh dan dikembalikan oleh bank penyalur ke Pemkab Bandung.

Pada 2022 dana bergulir itu besarnya Rp 40 miliar, yang dititipkan di BJB dan BPR Kerta Raharja, masing – masing senilai Rp 20 miliar.

Saat ini BPR sudah menyalurkan hingga 101%, sementara BJB baru sekitar 8,9 %, itu harus dianalisa. Sebetulnya lembaga mana yang hakekatnya menyelamatkan keuangan negara, apakah BPR atau BJB.

“Karena meskipun penyerapan dana bergulir itu tinggi, belum tentu untuk menyelamatkan ekonomi atau bisa memutarkan uang tersebut, ini yang harus kita pelajari,” terangnya.

” Pemda harus hati-hati dalam penyaluran dana bergulir, saya katakan harus melakukan evaluasi. Karena kita punya pengalaman di tahun 2010, ada dana yang disimpan di BRI nilainya sekitar Rp 10 miliar. Sampai hari ini hasilnya zonk, amblas dan itu sepatutnya jadi piutang,” tambah Sugianto.

Jika di Pebruari 2023, dari hasil evaluasi ternyata BPR tidak menyelamatkan yang Rp 20 miliar, termaduk BJB, dewan sudah memberikan warning kepada tiap OPD.

Dari hasil evaluasi ternyata ekonomi tidak berkembang, penyaluran tidak memenuhi kriteria OJK, maka DPRD menghendaki penyaluran yang Rp 30 miliar untuk ditinjau ulang.

“Jika hasil evaluasi dana bergulir non permanen ini cenderung menghambur-hamburkan uang negara, atau ini nilainya merah, maka penyalurannya bisa saja ditarik kembali dan menghentikan program tersebut,” tuturnya.

Dia mengatakan, Pemkab Bandung sebaiknya mencari potensi yang lebih, misalnya penyertaan modal di PDAM atau di BJB, itu jelas akan mendapatkan deviden dan menambah PAD.(nk)

dialogpublik.com