Dialogpublik.com,- Sedikitnya ada tiga prioritas yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Ke tiga prioritas itu, yakni peningkatan infrastruktur jalan, sumber daya manusia, dan penanganan 157 ribu rumah tidak layak huni (rutilahu).
Demikian dikatakan Bupati Bandung, Dadang Supriatna pada musyawarah perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) Tingkat Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (31/3/2026).
“Isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2027, khususnya peningkatan infrastruktur jalan itu penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan atasi kemacetan” ujarnya.
Selain itu, jelasnya, Pemkab Bandung juga akan fokus pada penataan saluran drainase untuk mengurangi genangan air.
” Saya dengar dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) pagu anggaran untuk perbaikan drainase di angka Rp103 miliar. Kalau dibagi 31 kecamatan, sehingga ada Rp3 miliar per kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Dadang Supriatna mengatakan masukan – masukan dari peserta musrembang akan ditampung oleh Baperida.
“Nanti kita akan programkan. Apa kira-kira yang paling dominan. Tetapi saya menyarankan dalam rangka peningkatan SDM dan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi, lebih mendorong program prioritas Pak Presiden, terutama dalam ketahanan pangan. Contoh ketahanan pangan hortikultura, ketahanan pangan terhadap protein. Kebutuhan telur dan sayuran kita tinggi, ” paparnya.
Untuk itu, Pemkab Bandung menggerakkan program Gerakan Tanami Halaman. “Maka kita akan dorong untuk pembibitan dan polibag, termasuk lainnya. Termasuk dalam pembibitan ayam petelur juga akan kita dorong,” ujarnya.
Terkait rutilahu, ungkapnya, dari 157 ribu unit, 80 ribu diantaranya status kepemilikan lahannya milik pribadi sisanya selain milik pribadi juga rumah itu berdiri di atas tanah carik desa.
Sedangkan dari 80 ribu unit rutilahu yang akan direnovasi, ternyata setwlah dilakukan assesment hanya 45 ribu unit yang menjadi prioritas. “Ini yang akan jadi prioritas dan oerhatian pemerintah daerah,” imbuhnya.
“Untuk rutilahu yang ada di atas tanah PTPN dan tanah carik baru bisa dibantu jika sudah menempati 10 tahu dan ada surat dari pemilik, yakni PTPN dan desa. Nanti diusulkan untuk mendapat bantuan program BSPS,” jelas Dadang.
Untuk itu, janjinya, Dadang akan menemui langsung Direktur PTPN untuk mencari solusi terbaik. Agar angka kemiskinan ekstrem di Kecamatan Pangalengan dan Pasirjambu Ciwidey, Rancabali (Pacira) bisa selesai.(nk)
