KASUS dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (14/10/2025).
Kali ini, peristiwa itu menimpa ratusan siswa SMP Negeri 1 Cisarua yang mengalami pusing, mual, sakit perut, hingga muntah beberapa jam setelah menyantap hidangan MBG sekitar pukul 12.05 WIB.
Berdasarkan informasi, makanan tersebut dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Panyandaan, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, KBB. Dugaan sementara, keracunan terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan maupun penyimpanan bahan makanan.
Sebelumnya, insiden serupa kenimpa sekitar 300 siswa PAUD hingga SMA yang ada di Kecamatan Cihampeulas dan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, selain akan melakukan pengawasan ketat pihaknya juga akan meminta agar ada evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, kasus berulangnya dugaan keracunan MBG menunjukkan lemahnya penerapan SOP di lapangan.
“Kalau SOP dilanggar, higien dan sanitasi tidak dijaga dengan baik, apalagi bahan baku tidak disiapkan sesuai standar, maka kejadian seperti ini akan terus berulang,” katanya di Soreang, Selasa (14/10/2025) malam.
Ia juga meminta, agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih memperketat pengawasan dan menutup sementara dapur penyedia MBG yang terindikasi melanggar aturan.
Untuk itu, sebelum kembali beroperasi, setiap SPPG harus menjalani proses verifikasi dan menandatangani fakta integritas baru.
“Kalau sudah kejadian seperti ini, BGN harus tutup dulu dapur yang bersangkutan. Perbaiki dulu, baru boleh buka setelah diverifikasi. Kalau tidak bisa menjalankan SOP dengan baik, ganti saja dengan yang baru,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cucun menilai perlu adanya sistem digital untuk memantau proses pengadaan dan pengolahan bahan makanan.
Ia mengusulkan, agar BGN membangun aplikasi yang dapat memantau bahan baku yang akan digunakan setiap SPPG, termasuk durasi penyimpanan bahan basah seperti daging dan ikan.
“Bisa jadi makanan sudah terpapar bakteri karena terlalu lama disimpan. Kalau ada aplikasi, bahan yang mau dimasak bisa diunggah dan dicek dulu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Cucun juga menyarankan agar pelaksana program MBG belajar dari pondok pesantren yang selama puluhan tahun mampu mengelola makanan untuk ribuan santri tanpa sering terjadi kasus keracunan.
“Pesantren bisa jadi contoh. Mereka punya sistem pengolahan dan distribusi makanan yang baik. BGN bisa belajar dari pengalaman mereka,” kata Cucun.
Ia menegaskan, di setiap SPPG sebenarnya telah terdapat tenaga ahli gizi, kepala unit, serta akuntan yang bertanggung jawab mengawasi jalannya program.
Namun, sistem pengawasan dan tanggung jawab tersebut perlu direvolusi agar lebih ketat dan transparan.
“Semua perangkat sudah ada, tinggal bagaimana dijalankan. Kami akan evaluasi total kasus yang terjadi di Bandung Barat ini,” ujarnya.
Cucun memastikan DPR RI akan mendorong sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai. Ia juga mengingatkan agar seluruh pelaksana MBG di daerah segera memperkuat komitmen terhadap SOP, demi menjamin keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat program. (nk)
