TERKAIT polemik di PT Bandung Daya Sentosa (BDS), Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi akhirnya angkat bicara.
Menurutnya, legislatif menunjukkan kepedulian serius terhadap persoalan tersebut dengan mengedepankan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.
“DPRD Kabupaten Bandung sangat konsen terhadap persoalan yang tengah dihadapi PT BDS. Kami terus memantau dan memastikan bahwa penyelesaian persoalan ini berjalan sesuai koridor yang benar,” ujar Renie dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).
Dia menjelaskan, DPRD melalui Komisi B telah melakukan berbagai langkah dalam rangka pengawasan terhadap BUMD tersebut.
Legislator asal dapil 5 ini, menegaskan, kasus yang menimpa PT BDS merupakan persoalan bisnis yang tengah dalam proses penyelesaian, baik dengan para vendor maupun dengan PT Cahaya Frozen, yang disebut ikut terlibat dalam hubungan kerja sama tersebut.
“Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi B, persoalan ini merupakan persoalan business to business (B2B). Jadi bukan hanya menyangkut BDS dengan vendor, tapi juga menyangkut BDS dengan mitra lainnya seperti PT Cahaya Frozen. Maka kami tekankan, ini harus dilihat secara menyeluruh,” tegasnya.
Dalam situasi yang berkembang di masyarakat, Renie mengimbau, semua pihak agar tetap tenang dan tidak mudah terseret dalam opini-opini yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.
“Harus disikapi secara bijak dan berdasarkan kondisi yang objektif. Jangan sampai kita tergiring oleh narasi atau opini yang belum jelas kebenarannya, apalagi jika ada upaya menggiring masalah ke arah yang tidak tepat,” ujarnya.
Renie berharap, semua pihak yang terlibat dapat segera menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan prinsip keadilan dan profesionalisme, demi kepentingan bersama, termasuk masyarakat Kabupaten Bandung.
“Kami tentu berharap, permasalahan yang terkait dengan BDS bisa segera diselesaikan dengan baik. Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar BUMD ini kembali berjalan sehat dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Ketua Komisi B, Faisal Radi Sukmana menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan BDS secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik. (nk)
