DPRD Kabupaten Bandung mendesak Pemkab setempat untuk melakukan normalisasi drainase di wikayah hilir.
” Sebelum puncak musim penghujan, Januari – Februari 2026, sebaiknya normalisasi saluran drainase wilayah hilir segera dilakukan,” jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M.A.Hailuki dalam keterangannya, Senin (8/12/2027).
Untuk perbaikan saluran drainase tersebut, ujar Hailuki bisa menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) 2025 sebesar Rp 34 miliar.
Selain itu, dia mengusulkan reboisasi lahan – lahan gundul dengan menanam pohon-pohon keras secara masif di wilayah hulu dengan melibatkan para kelompok tani setempat serta TNI/Polri.
“Itu merupakan solusi untuk jangka pendek, sementara jangka panjangnya segera koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk mendorong kebijakan moratorium alih fungsi lahan hijau melalui konservasi lingkungan perhutanan perkebunan,” tuturnya.
Selain itu, ujar Politisi Demokrat ini, membangun embung – embung (sumur resapan) di kawasan “parkir” air untuk mengurangi running water ke wilayah hilir.
Legislator asal dapil 1 Kabupaten Bandung ini, berharap dengan langkah – langkah tersebut banjir di sebagian wilayah Kab.Bandung bisa diminimalisir. (nk)
