KABID P2 Bapenda Kabupaten Bandung, Adid Nurulloh mengakui, jika target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 hanya tercapai 83 persen.
Tetapi secata kualitatif justru meningkat, bahkan selisihnya tembus angka Rp 35 miliar. ” Secara kuantitatif memang tidak tercapai, namun kalau kualitatif justru naik selisihnya dengan tahun kemarin Rp 35 miliar,” jelasnya di Soreang, Jumat (17/3) pagi.
Untuk tahun 2023 ungkapnya, dari target Rp 187 miliar, Pemkab Bandung mencetak 1.336 ribu surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).”Jumlah wajib pajak (WP) sama dengan banyaknya SPPT yang dicetak,” ucapnya.
Seperti tahun sebelumnya jelas Adid, insentif pajak difokuskan pada lahan sawah dilindungi (LSDI) atau sawah abadi.
“Tahun ini Pak Bupati memberi insentif melalui LSDI, kebijakan itu harus diapreisasi. Desa segera memberikan peraturan desa (perdes) terkait LSDI, sehingga bisa segera dieksekkusi kebijakan yang telah ditetapkan,” katanya.
Lahan LSDI sesuai laporan PUTR sekitar 17 ribu hektar lebih, tetapi luas itu harus diverifikasi kembali kalau- kakau ada lahan yang sudah berubah fungsi.
Terkait nilai jual objek pajak (NJOP), menurut Adid masih belum ada perubahan, namun saat ini pihaknya masih melakukan pendataan secara parsial, hasilnya secepatnya diinfokan kepada masyarakat.
“Soal PBB.nanti ada penyesuaian atau tidak, itu kebijakan pimpinan. Kita hanya melakukan pendatan, terutama untuk cluster tertentu,” ujarnya. (nk)
