Surat Edaran Bupati Soal Bank Emok Kadaluarsa

MESKIPUN kadaluarsa, tetapi DPRD Kabupaten Bandung tetap mendesak Bupati Bandung, agar menerbitkan surat edaran (SE), tentang larangan kegiatan usaha rentenir atau yang lebih dikenal bank emok.

“Sebetulnya kita sudah kadaluarsa, dibanding Karawang SE nya sudah terbit sejak 2018,” ujar.Wakil Ketua, H Yayat Hidayat, MM saat ditemui.di DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Selasa (4/2/2020).

Tetapi ujarnya, dewan tetap akan mendorong Bupati agar secepatnya menerbitkan SE tetsebut. Untuk memecahkan masalah bank emok tambah Yayat, Forum komonikasi pimpinan daerah (Forkopinda) harus duduk bersama membicarakan masalah tersebut.

Mengenai legal, ilegalnya bank emok harus dibuktikan oleh Otoritas Jasa Keungan (OJK). Namun langkahnya sekarang, Forkopinda agar membentuk pengaduan tentang bank emok, di tiap kecamatan atau desa.

“Selanjutnya kami harapkan ada penajaman program melalui dinas terkait, jangan sampai bank emok dihalangi tapi tidak ada jalan keluarnya, tetap saja masyarakat pinjem lagi pinjem lagii,” ucap Yayat.

Selain itu Yayat berharap, bank resmi seperti BJB dan BPR agar bertanggungjawab, kinerjanya harus sampai tingkat bawah. Jadi regulasinya bank resmi bisa mempermudah persyaratan bagi nasabah.

Kenapa mereka lebih memilih bank emok, karena persyaratanya tidak rumit. “Kenapa bank emok bisa, sedang bank resmi tidak bisa, Penyertaan modal Pemkab Bandung ke BJB itu terbesar kedua di Jawa Barat, ” paparnya. (nk)