MENGOPTIMALISASI pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menggelar Sosialisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Transaksi Non Tunai (TNT). Selain itu, juga untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien.
“SP2D online merupakan perwujudan azas transparansi, dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ini selaras dengan salah satu dari lima program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana di Grand Sunshine Soreang, Rabu (29/1/2020).
Teddy menilai, selain membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan, SP2D online juga dapat mengurangi risiko pengembalian SP2D akibat kesalahan input data rekening.
“Penerapan SP2D online juga dapat membantu pencairan lebih cepat, mencegah pencairan berulang dan memantau kondisi keuangan kas daerah terkini, melalui rekening koran setiap waktu (real time),” jalasnya.
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, Diar Irwana menjelaskan, sosialisasi SP2D online untuk meningkatkan pemahaman dalam penatausahaan keuangan perangkat daerah (PD).
“SP2D online bertujuan, mempercepat proses pembayaran atau pencairan yang selama ini dilakukan secara manual dengan banyak tahapan. Melalui online ini, tahapannya akan berkurang karena langsung terkoneksi dengan BJB, selaku pemegang kas daerah. Sehingga pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu dan dapat mengurangi risiko kesalahan,” jelasnya.
Diar memaparkan, sosialisasi dihadiri seluruh kepala PD selaku pengguna anggaran, sub bagian keuangan dan bendahara pengeluaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, 29 – 30 Januari 2020
“Pada kesempatan ini juga, kami menghadirkan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Pimpinan BJB cabang Soreang sebagai narasumber,” pungkasnya. (nk)
