Soleiman Ponto : Dalam Kasus Sambo, Kejaksaan Harus Melakukan Penyidikan Lanjutan

SOLEIMAN Ponto Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis sebagai Narasumber dalam  kasus Sambo yang terjadi, psikologi polisi mengalami Code Of Silence atau penyimpangan psikologi, contohnya banyak terjadi Polisi menghilangkan barang bukti dan banyak polisi yang terlibat dalam rekayasa. Sehingga untuk mencegah kasus Sambo ini terulang kembali pemeriksa dan terperiksa jangan ada dalam satu sistem, harus ada satu Institusi yang berbeda.

Hal tesebut disampaikannya usai memberikan materi dalam acara diskusi Panel di Kampus Unpas di Bandung Jumat (23/9/2022)

Sepanjang pelaku pembunuhan adalah anggota Polri dan penyidikan oleh Polri inilah pentingnya penyidikan harus dilanjutkan oleh Kejaksaan. Kenapa harus dilakukan hal tersebut karena terjadi Code of Silence.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan pada Pasal 30 (Ayat 1 huruf b) menyebutkan Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dimana undang-undang ini belum sepenuhnya digunakan Kejaksaan karena undang-undang tersebut memberikan seluas-luasnya kewenangan Intelijen terhadap penegakan hukum dan untuk kepentingan penegakan hukum, Kejaksaan bisa masuk ke dalam penyidikan lanjutan karena Institusi Kepolisian sedang mengalami Code of Silence.

Soleiman Ponto menambahkan Ketika Polri menyidik anggota Polri maka terjadi Code of Silence atau menjadi masalah yang dikhawatirkan adanya kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, maka disinilah peran Kejaksaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus tersebut.

Setiap kasus Extra judicial Killing (Pembunuhan diluar perintah pengadilan) harus diproses hukum. Penyidikan lanjutan oleh Kejaksaan harus dilakukan pada kasus Extrajudicial Killing (Pembunuhan diluar perintah pengadilan) yang dilakukan oleh anggota Polri. Selanjutnya kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan kasus tertentu dapat dimanfaatkan untuk dilakukan penyidikan lanjutan dalam kasus Extrajudicial Killing (Pembunuhan diluar perintah pengadilan) yang dilakukan oleh anggota Polri, dan yang terakhir mengingat Kejaksaan adalah satu maka kewenangan penyelidikan dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyidikan lanjutan (lanjutan dari penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri.(Yara)

dialogpublik.com