DPRD Kabupaten Bandung berharap, dengan diresmikannya gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, jadi momentum untuk memperbaiki pelayanan pada masyarakat miskin.
“Alhamdulillah, di Kabupaten Bandung telah diresmikan gedung SLRT, kami mengapresiasi mudah-mudahan fasilitas ini bisa berfungsi dan bekerja secara optimal,” jelas Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi dalam voice notenya, Senin (19/1/2021) malam.
Fungsi dari gedung yang menelan dana APBD hingga Rp 7,8 miliar itu, menurutnya, harus bisa mengintegrasikan seluruh permasalahan kesejahteraan sosial (kesos) di Kabupaten Bandung.
Masalah kemiskinan yang terjadi selama ini berkutat pada persoalan data, itu terjadi hampir di seluruh daerah. Selain itu, penanganan kesos di lapangan masih bersifat sektoral.
Untuk penanganan kesos agar lebih baik dan efektif jelas Fahmi, harus sinergi serta memiliki akses untuk menghasilkan program penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
SLRT itu gedungnya orang- orang miskin untuk mendapatkan pelayanan dan diberi solusi dari permasalahan kesos yang dialaminya. Jadi ujarnya, dengan hadirnya gedung baru, selain bisa bekerja lebih optimal, penanganan kesos bisa lebih tepat, sinergi termasuk dalam pelayanannya.
“Saya ingin memberikan contoh kasuistik, penanganan covid kemarin, kekisruhan yg terjadi masalah pendataan. Dari dulu pendataaan tidak pernah bisa selesai,” imbuhnya.
Untuk itu kita ditantang pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bandung harus lebih responsif. Karena Dengan banyaknya pekerja informal yang terkena dampak pandemi covid 19, akan menambah jumlah masyarakat miskin baru (misbar) di Kabupaten Bandung.
“Seperti tukang baso atau bajigur yang keliling atau lainnya, karena pandemi ini mereka menjadi miskin. Atau pekerja konveksi, karena tidak ada orderan akibat pandemi dia menjadi miskin.Tidak mampu membiayai keluarganya, misalnya untuk berobat dan pendidikan,” ungkapnya.
Atas dasar itulah tegas Fahmi, pemerintah harus responsif, up to date datanya secara real time. Hal ini dikarenakan secara dinamik kehidupan masyarakat terus bergerak begitu cepat. Jadi proses pendataan pun harus seiring perubahan yang ada di masyarakat.
Untuk itu harap politisi PKS ini, hadirnya gedung SlRT penanganan kesos bisa terintegrasi, tersinergikan dengan berbagai stake holder. Selain itu program -program yang dihasilkan untuk penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.
Sementara, Fahmi meminta, Puskesos sebagai bagian dari SLRT yang ada di pedesaan agar lebih giat, atraktif dalam bekerja, lebih solutif dalam memberikan pelayanan dan advokasi pada masyarakat miskin.
” Di Kabupaten Bandung sebenarnya cukup baik puskesosnya, hanya perlu ditingkatkan skillnya, anggarannya agar mereka bekerja lebih baik dan profesional,” pungkasnya. (nk)
