Sihar Hamonangan : Masyarakat Tidak Mampu Bebas Biaya Berperkara

KETUA Pengadilan Negeri Kls.1A Bandung Sihar Hamonangan, SH.MH mengatakan Bagi masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan dalam perkara perdata akan di bebaskan dari biaya hal ini disampaikannya di ruang Kerja nya Kamis (10/3/2022).

Surat edaran dari Mahkamah Agung tahun 2022 intinya mengoptimalisaaikan pelayanan hukum pembebasan perkara bagi masyarakat kurang mampu yang berperkara di Pengadilan .

Dengan surat edaran ini Mahkamah Agung tidak menutup mereka dengan mencari keadilan dengan mengajukan gugatan  atau permohonan secara Prodeo  ke Pengadilan dan isi dari surat edaran itu ada salah satu syarat yang harus di penuhi.

Bagi pencari keadilan pembebasan perkara terhadap peeseorangan atau kelompok orang  yang secara ekonomi nya tidak mampu atau tidak bekerja dan miskin sebagai mana telah di tetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau pengaman jejaring Nasional lainnya.

Negara menanggung biaya Pemohon untuk semua perkara Perdata seperti, Permohonan , Gugatan dalam tingkat pertama di Pengdilan dan tingkat Banding, Kasasi maupun PK. itu semua diperkenankan diajukan secara Prodeo.

Pengajuan Prodeo dan bantuan hukum untuk biaya permohonan dan gugatan di ajukan oleh Penggugat atau Pemohon yang tidak mampu secara ekonomi dengan cara melalui meja 1  di PTSP persyaratan nya yaitu : Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan, Surat tunjangan lainnya seperti kartu miskin, Kartu keluarga harapan, kartu BLT yang di tanda tangani oleh Pemohon dan di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan.

Untuk poin yang diajukan Pemohon meliputi perkara ,Perdata, Permohonan Gugatan dan Eksekusi dalam tahun berjalan sejak perkara di daftarkan dan di terima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan perkara yang diatur dalam surat keputusan No.52 BJU.SK.AK.006/5/ tahun 2012.

Ketua Pengadilan Negeri Bandung Sihar Hamonangan mengharapkan  semoga masyarakat bisa lebih mengetahui karena masyarakatpun punya hak yang sama untuk menuntut di Pengadilan dengan tanpa di pungut biaya serta memenuhi persyaratan yang sudah di sampaikan dalam surat edaran Mahkamah Agung, dengan cara tetap melakukan pendaftaran di PTSP nanti nya ketua Pengadilan akan menyampakan Pemohon yang memenuhi persyaratan layak atau tolak, mendapatkan pelayanan gratis ini. (Yara).

dialogpublik.com