SEKITAR 250 ribu orang warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat berada di bawah garis kemiskinan. Itu PR Pemkab Bandung untuk mengentaskannya.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M Akhiri Hailuki di ruang kerjanya, Soreang, Kamis (8/5/2025).
“Jumlah kemiskinan di Kabupaten Bandung sekitar 250 ribu orang atau 6 persen dari jumlah penduduk sekitar 7,3 juta jiwa. Mereka ini masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem atau absolut,” ujarnya.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, yakni makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
“Mereka inilah yang mendapat subsidi dari negara, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan lain sebagainya,” imbuh Hailuki.
Menurutnya, angka kemiskinan itu tidak mungkin dihapus, terutama yang miskin ektrim kecuali diminimalisir.
“Kemiskinan itu sulit dihapus, di negara maju sekalipun yang namanya rakyat miskin tetap ada dan dengan subsidi yang diberikan bisa meminimalisir lah,” tuturnya.
Untuk itu, jelasnya agar angka kemiskinan tidak naik upaya paling riil, menjaga jangan sampai masyarakat yang menegah terjun bebas masuk ke jurang kemiskinan.
“Kalau diibaratkan yang sakit, kemiskinan ektrim itu sudah ada di ruang ICU, parah lah. Nah, yang kelas menengah ini yang harus dijaga, karena sewaktu-waktu apabila ada bencana atau faktor lainnya, mereka bisa terkena imbasnya seperti PHK (pemutusan hubungan kerja),” jelas Politisi Demokrat ini.
Terkait langkah Pemkab Bandung saat ini yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Namun, ujar Hailuki, kedua hal itu muaranya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur tetap harus dilakukan untuk menjaga roda perekonomian, sementara penguatan SDM untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya,” kata legislatir asal daerah pemilihan (dapil) 1 diantaranya meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu,Ciwidey, Rancabali.(nk)
